Indeks Pendidikan di Karawang Tak Capai Target, Anggota Komisi IV Minta Bupati Evaluasi Kebijakan

KARAWANG, iNewskarawang.id - Anggota Komisi IV DPRD Karawang Indriyani menyoroti persoalan pendidikan di Kabupaten Karawang. Hal itu disampaikan Indriyani saat sidang paripurna dengan agenda penetapan LKPJ Bupati Karawang tahun 2023, pada Kamis (2/5/2024).

Menurut Indriyani, banyak bermasalah terutama dalam segi sarana dan prasarana yang tidak layak. Oleh sebab itu dirinya meminta agar Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan secara optimal, khususnya di bidang pendidikan.

Baca Juga

DPRD Karawang Gelar Sidang Paripurna LKPJ Bupati 2023, Legislator Interupsi Soal Penggabungan OPD

Pasalnya, Dimana pada LKPJ 2023 indeks pendidikan di Karawang ditargetkan capaian 61,26 namun realisasinya hanya tercapai 60,69 dengan realisasi 9 program atau kegiatan.

"Artinya konsentrasi dan prioritas utama pendidikan perlu dimaksimalkan, karena menjadi hulu penyelesaian pengangguran dalam meningkatkan kapabilitas sdm generasi kita. Padahal anggaran APBD II masuk disekitar 209M dari total 1,3 Triliun," Ungkap Indriyani.

"Jika sarana prasana nyaman dan kesejahteraan pendidik terpenuhi saya yakin kualitas pendidikan Karawang meningkat," Imbuhnya

Baca Juga

DPRD Kabupaten Karawang Godok Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 

Tidak hanya itu, Ia juga menegaskan agar jangan sampai ada lagi bangunan sekolah yang roboh dan juga ambruk di tahun ini.

"Saya rasa di hari pendidikan masih tidak indah jika masih ada bangun sekolah yang roboh dan ambruk. Artinya jika karawang masih berkutat pada sarpras, kapan mau mencetak kualitas pendidikan dan literasinya," Tegasnya.

Senada dengan Indriyani, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Natala Sumedha menyampaikan bahwa kutuhan ruang kelas dii Karawang masih jadi persoalan yang belum terselesaikan. Ditambah lagi, kata dia, hampir setiap tahun dibuka sekolah baru untuk menampung peserta didik yang belum terjangkau oleh sekolah yang sudah ada akibat PPDB online yang menerapkan sistem zonasi.

Baca Juga

6 OPD di Karawang Bakal Dilebur, DPRD Mulai Bentuk Pansus Raperda

"Kalau setiap tahun kita membangun sekolah baru, sampai kapan pun anggaran kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini," Katanya.

"Kalau setiap tahun ada tambahan sekolah baru, maka butuh pembangunan ruang kelas baru, guru-guru baru, sedangkan banyak sekolah kita yang ambruk, yang tidak layak dan belum selesai diperbaiki," Tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono