Mahfud MD : Awasi Penggunaan Anggaran Negara Jelang Kontestasi Politik Pemilu 2024

JAKARTA,iNewsKarawang.id-Kementeriaan/Lembaga di Indonesia untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran negara menjelang kontestasi politik Pemilu 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan hal itu dalam Entery Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (L/K) Lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di Gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Baca Juga

Prabowo Subianto Minta Waktu Buktikan 3-4 Tahun Bisa Berikan Kesejahteraan bagi Rakyat

Mahfud berpesan agar masing-masing kementerian lembaga tetap benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan percencanaannya.

Ia juga mewanti-wanti kementerian dan lembaga agar tidak ada penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik dalam rangka memenangkan calon penyelenggara negara di Pemilu 2024.

Termasuk juga mengawasi dirinya yang juga menjadi peserta dalam Pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mendampingi calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Baca Juga

Breaking News! Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Pilpres Anies-Cak Imin

“Jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik, memperjuangkan calon-calon pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif,” imbuhnya.

Selain itu, Mahfud juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menjalankan tugasnya seperti biasa jelang Pemilu. Mahfud menekankan birokrasi tidak boleh terganggu karena pesta demokrasi tersebut.

“Masalah politik itu masalah keharusan, ada jadwal konstitusionalnya, dan harus dilewati. Jangan sampai setiap ada kontestasi politik lalu birokrasi menjadi terganggu,” tuturnya.

Baca Juga

Perihal Putusan PHPU: Tim Hukum AMIN Optimis MK Akan Putuskan Diskualifikasi Gibran

Mahfud pun berpesan kepada pegawai kementerian dan lembaga untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Sehingga penyelenggaraan negara benar-benar bisa dijalankan dengan baik.

“Selanjutnya juga agar dijaga netralitas para pegawai kita agar terus bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh undang-undang,” pungkasnya.

Dalam Entery Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, hadir sejumlah lembaga seperti BPK, BMKG, SAR Nasional, BNN, Bakamla, BSSN, BNPT, Komnas HAM, hingga Wantannas.

Editor : Boby