Berikut 5 Fakta Subsidi Pupuk Jadi Sorotan, Jokowi : Subsidi Pupuk akan Ditambah

JAKARTA,iNewsKarawang.id-Guna meningkatkan produksi pangan para petani,Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menambah subsidi pupuk.

Namun Pemerintah akan melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah permasalahan yang saat ini kerap terjadi di kalangan petani.

Baca Juga

Mentan Ungkap 11 Provinsi Masih Kekurangan Pupuk Subsidi

Jokowi mengatakan,soal urusan pupuk sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian sudah menyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal. "Beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya  akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,"terangnya. 

Berikut 5 fakta subsidi pupuk yang kini tengah menjadi sorotan, redaksi telah merangkum, Minggu (17/12/2023):

1. Penyaluran Pupuk Subsidi Mencapai 5,71 juta ton

Baca Juga

Ubah Pola Pertanian dari Konvensional ke Organik, Petani Bisa Raup Cuan Puluhan Juta Rupiah

Pupuk Indonesia mencatat penyaluran pupuk subsidi 5,71 juta ton hingga 30 November 2023. Jumlah tersebut sekitar 94% dari total alokasi sesuai anggaran Pemerintah, yaitu 6,05 juta ton.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyatakan, 1.077 distributor siap mendukung penyaluran pupuk bersubsidi di 2024. Distributor diharapkan memaksimalkan penyaluran dengan menjaga ketertiban administrasi dan kepatuhan aturan.

2. Imbauan Pupuk Indonesia Soal Subsidi Pupuk

Baca Juga

Jokowi : Kita Harus Hati-Hati ! Perang, Perubahan Iklim Hingga Krisis Pangan Jadi Masalah Dunia

Pupuk Indonesia mengimbau seluruh distributor dan jaringan kios pengecer untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dalam proses penyalurannya, Pupuk Indonesia juga turut meminta para distributor dan jaringan kios pengecer untuk menerapkan sistem digitalisasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia, salah satunya aplikasi Rekan yang telah terintegrasi secara digital melalui Distributor Planning & Control System (DPCS), sehingga dapat dipantau secara real time dan memudahkan pengawasan.

3. Fasilitas Pendukung Subsidi Pupuk

Dalam mendukung proses pendistribusian, Pupuk Indonesia didukung oleh fasilitas distribusi seperti 15 unit pengantongan dan distribution center, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, 8.131 armada truk angkutan darat, 581 gudang dengan kapasitas produksi pupuk sekitar 14,6 juta ton dan memiliki 1.077 distributor, serta 25 ribu lebih kios pupuk di penjuru negeri.

Baca Juga

Kejari Karawang 'Bidik' Mafia Pupuk Subsidi

4. Langkah Menteri Pertanian Atasi Masalah Pupuk

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, sejak dirinya dilantik, ia telah berkunjung ke banyak provinsi. Di sana, ia kerap mendengar keluhan serupa, banyak petani di lapangan yang kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, sementara saat ini Indonesia tengah memasuki musim tanam.

"Kami sudah keliling, setelah 40 hari diberikan kepercayaan kembali oleh Pak Presiden menjadi Menteri Pertanian, ini (Jateng) provinsi ke-10 yang kami datangi, kami mengecek, kami diskusi dengan petani, apa masalahnya, ternyata masalahnya adalah pupuk,” kata Mentan Amran.

Baca Juga

Gapoktan di Karawang Tegaskan Sikap Tolak Pencabutan Pupuk Subsidi

Atas perintah Presiden Jokowi, Mentan Amran mengaku tengah melakukan perbaikan dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 terkait pupuk bersubsidi. Langkah cepat ini ia putuskan untuk mengakomodir para petani agar mudah menebus pupuk bersubsidi, sehingga tidak hanya dapat diakses melalui kartu tani tetapi juga dapat diakses melalui KTP. 

5. Angka Subsidi Pupuk Masih Proses Penghitungan

Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah masih akan menghitung terlebih dahulu terkait angka subsidi pupuk. Presiden akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kekurangan anggarannya.

"Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan, sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu, memang prosedurnya seperti itu, minta persetujuan oleh DPR RI baru Menteri Keuangan bisa menambah," jelas Presiden.

Editor : Boby