Budaya Politik Bikin Karawang Rawan Politik Uang, Bawaslu Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu 2024

KARAWANG, iNewskarawang.id - Jawa Barat menduduki peringkat ke-3 dengan tingkat kerawanan politik uang tertinggi. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI, Lolly dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Bandung, Minggu (13/8/2023).

Menanggapi itu, ketua Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi, tak menampik jika potensi politik uang di Karawang termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.

Baca Juga

Pengedar Uang Palsu Diringkus Polres Karawang, Terancam 15 Tahun Penjara

"Kalo berkaca ke pemilu sebelumnya Karawang termasuk rawan politik uang," kata engkus.

Menurutnya budaya politik di Karawang mempengaruhi tingginya kemungkinan terjadi politik uang di Karawang.

"Budaya politik Karawang itu politik transaksional, diakui tidak diakui ingin jadi BPD atau Kepala Desa saja semua melalui pengkondisian. Hal itulah yang kemudian mempengaruhi pemilu," ungkapnya.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Hari ke 11 Ramadhan 1444 Hijriah 2023 di Karawang

Dugaan tingginya politik uang juga bisa dilihat dari penyelenggaraan pilkada Karawang tahun 2020. Dimana ditemukan pelanggaran politik uang di salah satu desa Karawang.

"Kejadian itu menggambarkan bahwa masih ada masyarakat yang mempunyai mindset memilih pemimpin itu harus yang banyak uang, itu yang harus kita rubah bersama," ujarnya.

Untuk itu Engkus meminta partai politik untuk bisa melakukan edukasi politik kepada masyarakat pada saat kampanye, sesuai pasal 267 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca Juga

H-6 Lebaran, Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Kendaraan Roda Dua

"Saat kampanye partai politik harus membawa nilai-nilai edukasi dan mengajak masyarakat untuk memilih dalam pemilu nanti, tapi jangan sampai ada politik uang," imbuhnya.

Engkus juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, serta jangan ragu untuk melaporkan kepada Bawaslu jika terjadi pelanggaran pemilu khususnya politik uang.

"SDM kita di Bawaslu kan terbatas, sulit untuk bisa mengawasi secara keseluruhan, bisa dibayangkan caleg di Karawang saja lebih dari 800 orang, belum lagi provinsi dan RI. Makanya saya minta masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan pada kami," pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono