MK akan Putuskan Gugatan Sistem Pemilu, SBY Turun Gunung ! Ada Apa? 

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Terkait hakim Mahkamah Konstitusi akan segera memutus gugatan UU Pemilu yang saat ini sedang berjalan mendapat perhatian serius dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengaku dia sangat tertarik dengan isu gugatan UU Pemilu ini karena menyangkut sistem Pemilu. Dia juga mengaku selama ini tidak bicara isu-isu politik dan lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan dunia seni dan olahraga.

Baca Juga

Ganjar Terima Hasil Putusan Sengketa Pilpres, Berikan Apresiasi Terhadap Hakim Majelis

"Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem Pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup," ujar SBY melansir akun Facebooknya, Minggu (19/2/2023).

"Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan," sambung SBY.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan apakah benar sebuah sistem Pemilu akan diubah dan diganti ketika proses Pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda dan time-line yang ditetapkan oleh KPU.

Baca Juga

Mahfud MD Terima Putusan Sengketa Pilpres, Ini Pesannya!

"Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini," ungkapnya.

Menurutnya, dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak.

“Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan," tutur SBY.

Baca Juga

Perihal Putusan PHPU: Tim Hukum AMIN Optimis MK Akan Putuskan Diskualifikasi Gibran

Dikatakannya, ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal.

“Lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 'hajat hidup rakyat secara keseluruhan'," urai SBY.

Menurutnya, dengan mengubah sistem Pemilu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).

Baca Juga

Perihal Putusan PHPU: Tim Prabowo Yakin MK Tolak Seluruh Gugatan Kubu Anies dan Ganjar

"Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat," tutup SBY.

Editor : Boby