Wabup Aep 'Pamer' Mall Pelayanan Publik di Seminar E-Government Unsika Karawang

Karawang, iNews.id - Sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Karawang sesuai Perda Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang juga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik, telah diimplementasikan di Karawang melalui mall pelayanan publik (MPP).  

Wakil Bupati (Wabup) Karawang H.Aep Syaepulloh memaparkan hal itu saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertema  “Implementasi E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik yang digagas mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Senin 20/12/202).

Wabup menguraikan, tujuan didirikannya MPP yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Pendirian MPP di Kab. Karawang adalah MPP Pertama non APBD (berkolaborasi dengan dunia usaha), dan merupakan merupakan MPP Ke 40 di Indonesia. 

Selain itu, MPP di Karawang, lanjut Aep merupakan MPP Ke-5 di Jawa Barat yang melakukan pelayanan 7 hari dalam 1 minggu (sabtu-minggu tetap buka) yang terintegrasi  dengan 19 unit pelayanan publik terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.

"Salah satu penghargaan diraih oleh Kabupaten Karawang pada Kamis 18 Maret 2021 lalu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Karawang menerima penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori “Sangat baiik,"jelas Wabup.

Kegiatan ini dilaksanakan secara during yang bertempat di Aula Unsika dengan jumlah peserta terbatas sebanyak 89 orang dan secara daring (via zoom) dengan jumlah peserta mencapai 1.043 orang. Materi yang dibahas pada seminar kali ini diantaranya mengenai sejauh mana pencapaian dan implementasi e-Government yang telah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya, serta peluang keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, pengembangan, maupun pemanfaatannya, yang semuanya itu dipaparkan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya. 

Dalam rangkaian kegiatan seminar ini juga terjadi penandatanganan MoU antara Unsika dan Relawan TIK Indonesia yang ditandatangani oleh Rektor Unsika dan ketua RTIK Indonesia. Sebagai ketua panitia, Oman Komarudin berharap agar semua pihak terkait dapat mendukung dan turut terlibat dalam implementasi E-Government yang lebih lengkap dan komprehensif. 

Sementara Seminar Nasional Fasilkom Unsika ditujukan untuk penyelenggara E-Government di tingkat pelaksana, akademisi, praktisi dan komunitas di bidang TIK serta umum. 

Tema Mall Pelayanan Publik merupakan pembuka topik kegiatan seminar nasional yang memberikan sharing knowledge kepada para mahasiswa, audience maupun masyarakat terkait bagaimana teknologi informasi sangat berperan dalam IT Governance. 

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Selain pembahasan materi tentang implementasi E-Government, pada seminar kali ini juga ditampilkan diseminasi hasil penelitian dan roadmap penelitian dari beberapa tim riset yang berada di Fasilkom Unsika. Diantaranya tim riset bidang Software Engineering (SE) yang diwakili oleh Dadang Yusup, bidang Data Science (DS) yang diwakili oleh Ultach Enri, bidang Computational Intelligence and Optimization (CIO) yang diwakili oleh Adhi Rizal, bidang Network and Security (NS) yang diwakili oleh E. Haodudin Nurkifli, serta bidang Sistem Informasi (SI) yang diwakili oleh Nono Heryana (Ute & Nina). 

Seminar ini menghadirkan narasumber di antaranya Dedy Permadi (Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM/Juru Bicara Menkominfo), H. Aep Syaepulloh (Wakil Bupati Karawang), Prof. Sri Mulyani (Rektor Unsika), Solihin Nurodin (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan), serta Fajar Eri Dianto (Ketua Relawan TIK Indonesia).

Editor : Frizky Wibisono