Bambang Soesatyo : Panglima TNI Yudo Margono Diminta Kawal Netralitas TNI di Tahun Politik

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo diingatkan oleh  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk mengawal netralitas TNI selama tahun politik.

Bambang Soesatyo, pun mendukung serta meyakini di bawah kepemimpinan Yudo, TNI akan tetap kuat bersama rakyat, serta mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Baca Juga

Panglima TNI Ancam Pecat Prajurit yang Terlibat Judi Online, Supaya Tobat !

Bambang Soesatyo mengatakan, memasuki tahun politik 2023, kondusivitas bangsa akan kembali menghangat. TNI harus tetap menjaga netralitas.

"Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dikutip dari Anatara, Selasa (20/12/2022).

Selain faktor eksternal, kata Bamsoet, TNI juga harus senantiasa mewaspadai dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara, yang tengah dihadapkan dalam situasi ketegangan di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai konflik.

Baca Juga

Panglima TNI Lakukan Mutasi Terhadap 183 Perwira Tinggi, Siapa Saja?

"Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing," ujarnya.

Mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan pula eskalasi ketegangan yang terjadi di Taiwan dan semenanjung Korea, hingga konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, termasuk Rusia dan Ukraina.

Selain itu, lanjut dia, bangsa Indonesia, khususnya TNI, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang lebih kompleks, canggih, dan lebih rumit seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karena itu, TNI perlu makin mewaspadai pula ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara.

Baca Juga

Kebijakan Terbaru Jelang Akhir Masa Jabatannya, Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Siapa Saja?

"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, maupun berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power," katanya.

Bamsoet menyebut tantangan lain yang dihadapi oleh Yudo ialah mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi, katanya lagi, pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional.

Baca Juga

Ini Nama-Nama 27 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Siapa Saja?

"Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, keterlibatan swasta dalam industri pertahanan juga bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Sekaligus mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan," kata Bamsoet.

Editor : Boby