Yudo Margono Kemukakan Empat Program Prioritas TNI dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Bila terpilih menjadi Panglima TNI, Laksanaman TNI Yudo Margono mengusung empat program prioritas lembaga militer. Keempat program prioritas itu dibuat untuk mewujudkan visinya yakni menuju TNI Patriot NKRI.

Ia menyampaikan keempat program dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga

Panglima TNI Lakukan Mutasi Terhadap 183 Perwira Tinggi, Siapa Saja?

Yudo menguraikan, keempat program  tersebut antara lain : pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh," ucapnya

Dalam kesempatan itu, Yudo menyampaikan pernah mengaplikasikan program itu selama dirinya menjabat sebagai KSAL. Selama menjabat sebagai KSAL, Yudo mengaku memprioritaskan pembangunan SDM.

"Karena ini menjadi modal dasar dalam pembangunan TNI," terang Yudo.

Baca Juga

Kebijakan Terbaru Jelang Akhir Masa Jabatannya, Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Siapa Saja?

Program kedua meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya. "Sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakan kapanpun sesuai kebutuhan," tegas Yudo.

Program ketiga, sambung Yudo, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kopgab TNI.

"Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakan kedaulatan NKRI," tandasnya.

Baca Juga

Ini Nama-Nama 27 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Siapa Saja?

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Laksamana Yudo Margono, Jumat (2/12/2022) siang. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) uji kelayakan ini digelar secara terbuka dan tertutup.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Metya Viada Hafid saat membuka RDPU. Komisi I menyepakati bahwa RDPU diawali secara terbuka, baru kemudian digelar tertutup jika mengandung rahasia negara.

Editor : Boby