DP3A Karawang Selenggarakan Rapat Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang menyelenggarakan rapat advokasi kebijakan perlindungan  tanaga kerja perempuan di Indo Alam Sari Telukjambe Timur pada Senin (28/11/2022) siang. 

Dalam rapat advokasi tersebut Anggota Komisi 4 DPRD Karawang Indriyani ST mengungkapkan, ia sangat apresiasi kepada DP3A yang mengadakan rapat advokasi kebijakan  perlindungan tenaga kerja Perempuan.

Baca Juga

Selama Tahun 2023 Puluhan Anak di Karawang Jadi Korban Kekerasan 

"Sebab kita ketahui bersama Karawang menjadi kawasan terbesar se-Asia, tentunya banyak pekerja perempuan," katanya. 

"Kita bersama-sama berkomitmen dengan DP3A dan stakeholder terkait untuk bisa memutus rantai kekerasan pada perempuan karena persoalan ini hingga sekarang ibarat gunung es," ujarnya. 

Menurut Indriyani, berdasarkan data pada tahun 2021   bahwa kasus kekerasan pada perempuan di Jawa Barat  mencapai 58.559 kasus. 

Baca Juga

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Tinggi, DP3A Minta Masyarakat Berani Lapor

Indriyani mengakui, pihaknya merasa kesulitan data pada kasus terjadinya kekerasan perempuan di lingkungan kerja karena si korban tidak ada keberanian untuk melapor peristiwa yang dialaminya, mungkin karena takut, malu atau hal lainnya.

Akan tetapi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan pada  perempuan di lingkungan kerja, pihaknya meminta kepada perusahaan agar menyediakan fasilitas-fasilitas yang  minimal dapat mengurangi terjadinya kekerasan pada perempuan di tempat kerja. Diantaranya seperti sarana toilet itu lokasinya harus berjauhan antara toilet perempuan dan toilet laki laki, penyediaan ruangan laktasi, dan fasilitas lainya yang dianggap nyaman bagi pekerja perempuan. 

Selain itu ia meminta kepada perusahaan agar memberikan kebijakan cuti haid dan cuti hamil bagi pekerja perempuan.

Baca Juga

Bukan Hanya Dicabuli, Korban Juga Sering Dicekoki Video Porno oleh Penjaga Sekolah di Karawang

Deputi Kementeriaan P3A Arefi Armenusmen mengatakan, dalam rapat advokasi ini pihaknya ingin memberikan wawasan kepada perusahaan perusahaan  yang ada di Kararawang agar menerapkan kebijakan  yang dapat melindungi  tanaga kerja perempuan. Sebab  kasus kekerasan banyak yang terjadi pada tenaga kerja perempuan yang menjadi korban. 

Menurut Arefi,  yang harus diperhatikan oleh perusahaan sesuai dengan aturan antara lain: perjanjian kerja bersama, perlindungan bagi pekerja seperti pembagian shif  bekerja di malam hari harus diperhatikan keselamatan dalam perjalanan hingga pulang,  pemberian nutrisi bagi pekerja pada shif malam karena mereka butuh energi yang lebih. Bagi pekerja Perempuan yang sedang menyusui harus diberi ruang fasilitas yang nyaman untuk mendapatkan ASI  bagi anaknya. 

"Jadi karyawan itu adalah asset perusahaan yang harus diberikan tempat bekerja yang nyaman dan perlindungan yang maksimal,"tutupnya.

Baca Juga

Bukan Hanya Trauma Mental, Siswi Korban Pemerkosaan Penjaga Sekolah di Karawang Jadi Putus Sekolah

Rapat advokasi tersebut dihadiri Jajaran Dinas P3A Kabupaten Karawang, unsur Disnaker Karawang, Pejabat Deputi  Kementeriaan P3A, Anggota Komisi IV DPRD Karawang  Indriyani ST,  Puluhan HRD perwakilan dari perusahaan, beberapa Serikat Pekerja dan Stakeholder yang terkait.

Editor : Faizol Yuhri