KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang menargetkan enam gedung milik Pemerintah Kabupaten Karawang mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada tahun ini.
Keenam gedung tersebut meliputi Gedung Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BKPSDM, Bapenda, Kantor DPUPR dan Gedung Paripurna DPRD Karawang.
Kepala Bidang Bangunan DPUPR Karawang, Dhidhik Triyuhana, mengatakan proses penilaian terhadap enam gedung tersebut telah dilaksanakan. Saat ini, pihaknya tinggal menyiapkan tahapan ekspose sebelum penerbitan SLF.
“Penilaian gedung sudah kami laksanakan. Selanjutnya akan dilakukan ekspose untuk membahas hasil penilaian sebelum proses penerbitan SLF,” ujar Dhidhik. Kamis,(19/11/2026).
Menurutnya, ekspose direncanakan berlangsung pekan depan. Dalam satu kali ekspose, pihaknya memperkirakan dapat menyelesaikan pembahasan satu hingga dua gedung.
“Insyaallah pekan depan mulai dilakukan. Kalau dalam sehari bisa satu sampai dua gedung, kemungkinan seluruh proses ekspose dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga hari,” katanya.
Untuk pengurusan penilaian gedung tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 juta untuk setiap gedung. Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk enam gedung diperkirakan mencapai Rp540 juta.
Tak berhenti pada tahun ini, DPUPR juga menyiapkan Kegiatan penilaian gedung pemerintah untuk tujuh gedung pada 2027. Pemerintah daerah bahkan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 miliar untuk mendukung program tersebut.
Salah satu gedung yang berpeluang masuk dalam target tahun depan adalah kompleks Pemda 2. Namun, kepastiannya masih dalam pembahasan karena kondisi bangunan dinilai memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi.
“Untuk Pemda 2 masih kami perhitungkan. Bangunannya cukup kompleks karena terdiri dari lebih dari dua lantai, sehingga persyaratan teknis dan dokumen yang harus dipenuhi juga lebih banyak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengurusan SLF tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan. Ada sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi, di antaranya dokumen lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang hingga analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
Sebab menurutnya, Hal itu diperlukan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masing- masing bangunan pada tahapan selanjutnya.
“Pengurusan SLF ini tidak bisa hanya dikerjakan DPUPR. Ada beberapa persyaratan yang menjadi kewenangan dinas teknis lainnya, sehingga perlu koordinasi lintas perangkat daerah,” tegas Dhidhik.
Melalui program tersebut, Pemkab Karawang diharapkan dapat memastikan seluruh gedung pemerintahan memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sebelum digunakan sesuai fungsinya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
