KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintah digital tahun 2026 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama tim asesor eksternal, Jumat (25/9/2026).
Evaluasi dilakukan secara daring melalui Zoom dari Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penilaian penerapan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, hadir bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait, tim pengelola pemerintahan digital Kabupaten Karawang, serta tim asesor internal dan eksternal.
Aang mengatakan evaluasi kinerja pemerintah digital tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana transformasi digital telah berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Evaluasi ini bukan semata-mata untuk memenuhi agenda penilaian atau mengejar angka, tetapi menjadi bagian penting untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Aang.
Ia menjelaskan, Pemkab Karawang sebelumnya telah melakukan penilaian mandiri atau self-assessment yang mencakup tujuh aspek dan 20 indikator.
“Pemkab Karawang telah melaksanakan penilaian mandiri atau self-assessment yang didukung melalui tujuh aspek dan 20 indikator, dengan hasil penilaian mandiri mencapai 2,51. Sementara berdasarkan penilaian dokumen berada di angka 2,02,” katanya.
Menurut Aang, hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan bagi Pemkab Karawang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Pemkab Karawang juga menyatakan siap menerima klarifikasi, masukan, saran dan rekomendasi dari tim penilai sebagai bahan penyempurnaan penerapan pemerintahan digital.
“Kami siap menerima klarifikasi, masukan, saran, serta rekomendasi dari tim penilai untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Aang menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkab Karawang harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Yang paling penting, penguatan pemerintahan berbasis digital ini harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat mendorong keberlanjutan transformasi digital di lingkungan Pemkab Karawang sehingga pelayanan publik semakin transparan, memiliki kepastian dan berkualitas.
“Kami berharap proses evaluasi ini dapat mendorong keberlanjutan transformasi digital sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, memiliki kepastian, dan semakin berkualitas,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
