Mahasiswa juga menolak adanya militerisasi di dunia pendidikan.
“Kami menolak segala bentuk militerisasi pendidikan. Mahasiswa merasa ruang kampus sudah dikooptasi oleh ruang militer,” tegasnya.
Selain itu, mereka menilai kebijakan ketenagakerjaan di Karawang belum berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Pemberdayaan tenaga kerja masih berfokus pada kepentingan elit perusahaan. Pemerintah daerah dinilai gagal mengupayakan hal tersebut,” lanjut Beryl.
Mahasiswa juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai belum berdampak signifikan, karena masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsika, Guntur Satria, menambahkan aksi tersebut juga menyoroti kesejahteraan guru. Ia juga menyebut gaji guru honorer di Karawang masih jauh dari layak.
“Gaji guru honorer hanya sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan, itu jauh dari kata manusiawi,” tegasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
