KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang yang mengalokasikan anggaran Rp5,6 miliar untuk pulsa kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) tahun 2026 menuai kritik dari mahasiswa.
Presiden Mahasiswa STIE Budi Pertiwi Karawang, Adjie Rajab Permana, memandang kebijakan tersebut sebagai sebuah ironi di tengah gencarnya upaya pemerintah menekan angka stunting.
Ia menilai, kebijakan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan program di tingkat birokrasi dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Di tengah upaya besar pemerintah dalam memerangi stunting, kebijakan ini justru menunjukkan adanya jarak antara kebijakan birokrasi dengan realitas masyarakat,” ujar Adjie, Rabu (15/4/2026).
Menurut Adjie, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk kebutuhan pulsa kader dinilai belum menyentuh prioritas utama, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak terkait pemenuhan gizi balita.
Ia berpandangan, anggaran tersebut seharusnya bisa diarahkan pada intervensi yang lebih langsung dan berdampak.
“Jika dialokasikan untuk bantuan protein hewani seperti telur atau daging, dampaknya tentu akan lebih dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Adjie juga menyoroti aspek efektivitas penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa sistem pelaporan berbasis digital memang penting, namun tidak semestinya menggeser prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya gizi anak.
“Pelaporan memang penting, tetapi tidak boleh lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan gizi anak,” tegasnya.
Atas hal tersebut, pihaknya mendorong adanya transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil.
Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus mampu memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
“Rakyat membutuhkan program yang langsung dirasakan manfaatnya, bukan sekadar laporan administratif,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
