KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, memastikan pihaknya akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk dimintai penjelasan terkait kunjungan kerja (kunker) ke Bali yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Endang menyebut, Komisi IV DPRD Karawang telah diperintahkan untuk segera menggelar audiensi resmi bersama Disnakertrans, guna mengklarifikasi maksud, manfaat, dan hasil dari perjalanan dinas tersebut.
"Kita akan tanya hasil dari kunker di sana,” tegas Endang saat ditemui di Aula Husni Hamid, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, kunker ke luar daerah itu kemungkinan sudah dianggarkan sejak tahun 2024, sebelum muncul kebijakan efisiensi ketat yang kini diberlakukan Pemkab Karawang.
"Saya meyakini pada prinsipnya ini sudah terencana di anggaran tahun 2024, dan perencanaannya tentu tidak memprediksi kondisi efisiensi seketat sekarang,” jelasnya.
Meski demikian, Endang menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan meminta laporan pertanggungjawaban secara terbuka dari Disnakertrans.
"Kita akan tunggu waktunya untuk diskusi bersama. Semua harus transparan,” tandasnya.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beserta Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang tengah menjadi sorotan usai melakukan kunjungan kerja ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyebut tindakan itu sebagai bentuk ironi birokrasi dan bukti lemahnya sense of crisis pejabat daerah.
"Efisiensi itu bukan soal memotong kegiatan rakyat kecil, tapi soal menata prioritas dengan akal sehat. Kalau rakyat disuruh hemat, sementara pejabatnya sibuk jalan-jalan pakai uang rakyat, itu namanya bukan efisiensi tapi inkonsistensi,” tegas, Rabu, (29/10/25).
Ia menilai perjalanan dinas ke Bali di tengah masa efisiensi fiskal adalah anomali kebijakan publik, di mana semangat penghematan hanya berhenti di atas kertas.
"Yang terjadi sekarang, efisiensi cuma slogan administratif. Laporan jalan, tapi nurani tidur," sindirnya.
Menurut KBC, alasan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tak cukup kuat untuk dijadikan dalih kunker keluar daerah. Semua data dan komponen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk unsur tripartit buruh, pengusaha, dan pemerintah bisa difasilitasi sepenuhnya di Karawang tanpa perlu "tur wisata dinas".
"Kunker di masa efisiensi itu sinyal buruk. Artinya, masih banyak pejabat yang belum paham makna efisiensi: bukan sekadar irit di bawah, tapi berani memangkas privilese di atas," tegas Ricky.
KBC juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Disnaker dan Bupati Karawang dalam menjalankan kebijakan efisiensi.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
