KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (POE IBU) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mulai dijalankan di sejumlah Kabupaten/Kota. Menariknya, bukan guru atau pihak sekolah yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana, melainkan para siswa sendiri.
Gerakan POE IBU tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 149/PMD.03.04/KESRA. Program ini mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk gotong royong sosial.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Jawa Barat Wilayah IV, Riesye Silvana menjelaskan, di lingkup kewenangannya yakni SMA/SMK sederajat di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang, dana hasil rereongan tersebut dikelola langsung oleh siswa. Guru maupun kepala sekolah tidak diperkenankan memegang atau mengumpulkan dana.
"Tidak ada pengumpulan kolektif. Siswa silakan mengelola di antara mereka sendiri, tidak dikumpulkan oleh guru atau kepala sekolah,” ujar Riesye, Selasa (7/10/2025).
Menurut Riesye, penunjukan siswa sebagai penanggung jawab bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab, kemampuan berorganisasi, serta empati sosial di kalangan pelajar.
"Biarkan siswa belajar membiasakan hal-hal baik, termasuk jiwa sosial. Ini bagian dari pendidikan karakter,” katanya.
Riesye menegaskan, POE IBU bukan merupakan iuran wajib maupun pungutan sekolah. Program ini murni bersifat sukarela dan bertujuan membangun kepedulian sosial.
"Sifatnya mengajak dan menghimbau. Bukan memaksa, bukan mewajibkan, apalagi berupa iuran,” tegasnya.
Riesye menambahkan, saat ini program POE IBU masih dalam tahap awal pelaksanaan. Evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan transparansi dan mencegah penyelewengan.
"Jangan meluas dulu, ini baru tahap awal. Program ini bagus dan perlu didukung. Kita jalankan sambil dievaluasi,” ujarnya.
Riesye berharap, selama berjalan dengan baik dan membawa manfaat sosial, gerakan POE IBU bisa terus dilanjutkan.
"Selama menumbuhkan jiwa sosial dan memberi dampak positif, menurut saya silakan dilaksanakan. Ini bukan kewajiban, apalagi paksaan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
