KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang menggelar diskusi bersama Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (F-MKKS) jenjang SMP Karawang di Aula 2 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Selasa, (8/4/2025).
Diskusi tersebut difokuskan pada kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi sejumlah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi larangan pungutan biaya study tour, larangan jual beli seragam sekolah, serta larangan pungutan untuk kegiatan perpisahan siswa.
Selain itu, efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan juga menjadi topik penting yang dibahas.
Ketua Dewan Pendidikan Karawang, Yan Zuwarsyah, menekankan pentingnya seluruh elemen pendidikan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut.
Menurutnya, harmonisasi persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan sekolah sangat diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
“Penting bagi tiga level pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten, untuk memiliki pemahaman yang sama. Jika ada kebijakan dari atas, yang lebih rendah harus mampu mengartikannya dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah tenaga pendidik sudah siap?,” ujar Yan, Selasa,(8/4/2025).
Yan juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap harapan masyarakat yang tinggi terhadap perubahan dalam dunia pendidikan. Ia mengingatkan agar lembaga pendidikan berhati-hati agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi masyarakat.
“Di tengah masyarakat sudah muncul dilema. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, masyarakat segera bereaksi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa berakhir dengan kekecewaan. Jangan sampai pemerintah sudah melakukan perubahan, masyarakat sudah siap, namun sekolah masih terjebak dalam kebiasaan lama,” tegasnya.
Menyikapi efisiensi anggaran, Yan menyarankan agar program-program pendidikan yang dianggap baik tidak dihapuskan begitu saja, melainkan disesuaikan agar tetap berjalan secara efektif.
“Program-program yang sudah baik sebaiknya tidak dihapus. Cukup disesuaikan, misalnya dengan memperpanjang durasi dari yang semula satu tahun menjadi dua tahun, namun esensinya tetap terjaga,” tambahnya.
Dengan hal tersebut, Ia berharap perubahan yang sedang diterapkan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Karawang.
“Semoga semua perubahan ini dapat mendorong kemajuan pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta para pendidik,” tutupnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
