KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang pasca terbitnya Instruksi Presiden (Inpres). Pasalnya, Inpres tersebut muncul setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 selesai.
Anggota DPRD Karawang sekaligus anggota Banggar, Natala Sumedha, meminta kejelasan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang terkait kebijakan efisiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD harus mendapatkan laporan rinci mengenai pos anggaran yang dipangkas.
“Kemarin Sekda menyampaikan terkait efisiensi anggaran, tapi kami hanya meminta kepastian. Efisiensi ini harus dilaporkan kepada kami, jangan hanya sekadar ‘bunteul kadut’ (diglobalkan). Kami ingin tahu secara detail, per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berapa yang mengalami efisiensi,” ujar Natala usai Rapat Paripurna DPRD Karawang, Jumat (7/2/2025).
Natala menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami khawatir ada beberapa anggaran yang menurut kami penting, tetapi justru dipotong. RPJMD sendiri belum diumumkan, tapi anggarannya sudah dikurangi. Ini bisa menghambat target pembangunan. Maka dari itu, kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera membuat laporan kepada DPRD agar jelas mana saja yang dikurangi dan seberapa besar urgensinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan pada pos-pos tertentu, seperti program dinas, tetapi juga mencakup anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah (Setda).
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
