JAKARTA, iNewsKarawang.id-Sebanyak 4.000 guru honorer yang terkena cleansing atau penataan dijamin. bakal direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan (dapodik).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan hal itu usai bertemu sejumlah kepala sekolah di Jakarta Internasional Velodrome, Minggu (21/7/2024).
"4.000 guru honorer itu akan kita proses untuk direkomendasikan dapodik," kata Heru Budi.
Heru Budi menyebut bakal ada rekrutmen pegawai kontrak kerja individu (KKI) bagi 1.700 guru honorer pada Agustus 2024. Kemudian rekrutmen akan dibuka lagi bagi 2.300 guru honorer pada 2025.
Dengan begitu, kata dia, 4.000 guru honorer tersebut nantinya bakal terdaftar sebagai pegawai KKI.
"Silakan mendaftar dan silakan untuk berproses sesuai aturan," ujar dia.
Di sisi lain, kata dia, pihaknya bakal menggeser sejumlah guru untuk menambal kekurangan tenaga pendidik akibat adanya cleansing tersebut. Kendati begitu, dia belum memerinci secara pasti jumlah kekurangan guru yang terjadi di Jakarta saat ini.
"Lagi dihitung (kekurangannya), dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini, kan masih ada geser posisi, tadi ada yang menyampaikan kami kelebihan guru IPA, nah ini kan kalau ketemu gini kan kita bisa geser-geser. Dari mana sekolah yang kekurangan, berarti yang tadinya di sekolah di Jakarta Timur kurang guru IPA satu. Jadi kan kita pindah,” jelasnya.
Sebelumnya, kisruh ratusan guru honorer di Jakarta dipecat mendadak membuat resah para tenaga pendidik. Pemprov DKI membantah cleansing diterapkan untuk memberhentikan para guru melainkan proses mendata guru honorer untuk didistribusikan mengajar ke sekolah lain.
"Cleansing ini memadupadankan data supaya benar-benar mendapatkan data yang akurat, untuk apa? Supaya guru-guru honorer yang saat ini berjumlah 4.000 bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024) malam.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membatalkan keputusan pemecatan ratusan guru honorer. Kebutuhan guru dinilai mendesak, sedangkan perekrutan ASN tidak bisa dilakukan dengan cepat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak menyatakan keputusan pemecatan tersebut harus dievaluasi ulang karena dapat berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari Dinas Pendidikan dan mendesak agar guru-guru honorer yang telah diputus kontraknya dikembalikan seperti semula,” ujar Jhonny seperti dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Editor : Boby
Artikel Terkait
