JAKARTA, iNewsKarawang. id-Sebanyak 698 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari periode Januari hingga Juli 2024.
Hal itu disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (15/7/2024).
“Korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini sebanyak 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023, angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri,” beber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum.
Lanjut Woro, provinsi dengan jumlah korban terbanyak berasal dari Kepulauan Riau (Kepri) yakni sebanyak 140 orang, Kalimantan Utara (Kaltara) 130 orang dan Jawa Barat (Jabar) 79 Orang.
“Yang terbesar, paling banyak, itu adalah dari Kepulauan Riau dan dari Kalimantan Utara, serta Jawa Barat. Jadi kayaknya ini pintu masuk, pintu masuk ya, ke Kepri, terus kemudian Kaltara, itu kayak sebagai pintu masuk-pintu masuk. Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya,” ujar Woro.
Selain itu, Woro juga mengungkapkan bahwa korban terbanyak TPPO adalah laki-laki yakni dengan angka 396 orang dan perempuan 302 orang. “Dan kalau kita lihat antara korban laki dan perempuan, ternyata masih banyak laki-lakinya. Yang perlu kita cermati di sini adalah anak perempuan. Ini juga ternyata menjadi korban TPPO.”
Woro memastikan bahwa Bareskrim Polri saat ini telah mengidentifikasi pelaku dan korban TPPO. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memberikan rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan.
“Kalau kita lihat, apakah korban ini juga sudah ditangani? Yang selama ini kan kita taunya Kepolisian, Bareskrim sudah melakukan identifikasi terhadap pelaku dan korbannya. Nah, apakah sudah ditangani? Kemsos sudah memiliki data-data mengenai korban TPPO atau PMI bermasalah yang ditangani, yang ditangani dalam bentuk pemberian rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan,” kata Woro.
Jadi kalau kita lihat tahun 2023 yang sudah direhabsos dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga,” tambahnya.
Sementara itu, Woro mengatakan bahwa korban TPPO yang paling banyak ditangani oleh pemerintah berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian Jawa Timur (Jatim), dan Aceh. “Memang yang kalau kita lihat yang paling banyak ditangani itu korbannya berasal dari NTB. Sebagaimana kita ketahui memang NTB merupakan kantong PMI ya dan juga termasuk TPPO itu paling banyak yang terjadi di sana. Jadi ini memang NTB dan yang kedua itu adalah Jawa Timur dan Aceh yang berikutnya.”
Woro juga mengatakan bahwa korban TPPO paling banyak dari Malaysia. Dia mengatakan bahwa Malaysia merupakan negara yang dekat dengan Indonesia sehingga mempermudah jalur TPPO. Selain itu, ada Surian dan Oman juga menjadi negara paling banyak korban TPPO.
“Kemudian kalau kita lihat, dari mana korban TPPO ini berasal, paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan, karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi. Yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman, dan seterusnya,” pungkasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
