KARAWANG, iNewsKarawang.id - Komisi III DPRD Kabupaten Karawang soroti peristiwa banjir yang sudah melanda Kabupaten Karawang selama lebih dari 3 hari.
Dikatakan Ketua Komisi III DPRD Karawang, Endang Sodikin, peristiwa banjir yang melanda kabupaten Karawang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, provinsi dan juga Kabupaten.
Pasalnya, titik permasalahan banjir yang terjadi di Karawang dikarenakan oleh volume air yang sudah tak tertampung oleh sungai-sungai yang melintang dari sejumlah daerah ke Karawang.
"Curah hujan dengan intensitas yang tinggi membuat debit air di sungai-sungai yang melintang dari sejumlah daerah ke Karawang tidak dapat terbendung. Sehingga Karawang sebagai hilir terdampak banjir," ujar Endang Sodikin, Rabu,(1/3/2023)
Tidak hanya itu, Ia juga menuturkan bahwa normalisasi sungai yang dilakukan selama ini masih belum cukup untuk menampung debit air yang masuk ke Kabupaten Karawang.
"Normalisasi saja belum cukup, harus ada pembangunan embung-embung di sepanjang Sungai Citarum, Cibeet, Cilamaran dan juga Sungai Cilamaya untuk dapat menampung debit air, agar tidak sekaligus masuk ke Kabupaten Karawang," katanya
Akan hal tersebut, dirinya juga menyayangkan karena belum adanya realisasi pembangunan embung-embung di Sungai Cibeet dan Citarum yang dulu dicanangkan sebagai solusi pencegahan banjir di Karangligar.
"Ini harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Janji pembangunan embung sebagai solusi pencegahan banjir di Karangligar sampai hari ini belum ada action kongkrit," sontaknya
Sebab, menurut Endang, pembangunan embung di Sungai Cilamaran sangatlah penting. Karena, jika tidak segera dilakukan akan menyebabkan potensi banjir baru di hilir sungai yang ada di Kecamatan Rawamerta.
"Kalau tidak segera dibangun embung di Sungai Cilamaran, khawatir Kecamatan Rawamerta yang menjadi hilir dari Sungai Cilamaran juga akan terdampak banjir," ungkapnya
Selain itu, Ia juga mengatakan evaluasi terkait sejumlah perumahan di Karawang yang terdampak banjir harus dilakukan. Sebab, banjir di perumahan tersebut, menurut Endang, ada indikasi kurang baiknya sistem drainase saat pembangunan perumahan tersebut.
"Fill banjir itu merupakan salah satu persyaratan perizinan pembangunan perumahan, jika persyaratan ini dijalankan dengan baik, saya kira tidak akan terjadi banjir. Ini harus menjadi evaluasi bagi OPD terkait dengan perumahan," tegasnya
Dengan berbagai persoalan tersebut, dirinya meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait juga harus tanggap darurat.
"Ketersediaan bantuan berupa makanan, kesehatan, peralatan evakuasi dan kebutuhan tanggap darurat bencana lainnya harus tetap disiagakan. Karena dengan curah hujan yang masih sangat tinggi ini, bencana bisa datang kapan pun," pungkasnya
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
