KARAWANG, iNewsKarawang.id - Melihat fenomena politik uang yang semakin marak dan membudaya di masyarakat lokal serta potensi konflik horizontal yang terus meruncing membuat tim dosen Unsika (Universitas Singaperbangsa Karawang) menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik.
Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Tema yang diusung adalah bahaya politik uang dalam pemilu.
Kepala Desa Kedungjaya Tarjan Sudjana mengatakan, konflik di tengah masyarakat bahkan masih terasa meski pemilihan kepala desa sudah selesai. Hal tersebut memengaruhi kerukunan dan keharmonisan warga di desa.
“Selepas pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seringkali antar warga yang berbeda pilihan, masih terus memanas, ini tidak baik bagi kerukunan dan keharmonisan warga, seharusnya setelah selesai Pilkades, warga bersama-sama ikut membangun desa, saya bersyukur adanya kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan Universitas Singaperbangsa ini,” kata Tarjan Sudjana di Kantor Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, Rabu (9/9/2022).
Selain dihadiri kepala desa, kegiatan ini dihadiri Ketua Badan Perwakilan Desa Yayat Herdiana, Tim Pengerak PKK, Karang Taruna, tokoh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Haura Atthahara selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) sekaligus peneliti politik lokal pada program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang mengatakan bahwa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat desa dalam memperkuat dan pendewasaan demokrasi di Indonesia.
"Masyarakat desa memainkan peranan penting dalam demokrasi, penguatan serta pendewasaan demokrasi pada masyarakat desa," terang Haura.
Dalam tataran politik lokal desa, potensi konflik horizontal sangat besar terutama dalam kontestasi pemilihan kepada desa (pilkades) terlebih lagi pasca pemilihan yang berdampak terjadinya polarisasi antar masyarakat.
Haura menambahkan polarisasi antar masyarakat terjadi akibat ketidakpuasan atas kekalahan kandidat yang diusungnya. Hal tersebut akan semakin memanas dan memicu konflik yang lebih besar apabila dibumbui dengan politik uang.
"Adanya polarisasi dalam masyarakat karena kekalahan calon yang diusung sebenarnya hal biasa dan akan segera hilang, namun yang sangat dikhawatirkan adalah terjadinya konflik berkelanjutan akibat adanya politik uang," ungkapnya.
Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama peneliti dan pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsika Mochamad Faizal Rizki mengatakan bahwa politik uang sebagai the mother of corruption telah membudaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.
"Politik uang merupakan ibu dari segala korupsi karena di sinilah permulaan politik biaya tinggi yang berujung pada klientelisme dan patronase politik," terangnya.
Politik biaya tinggi akan membuat kandidat terpilih berpikir keras untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama masa pemilihan sehingga fokusnya adalah bagaimana mengumpulkan kapital dari berbagai sumber ketimbang berusaha memenuhi kepentingan kepentingan masyarakat atau konstituennya.
"Politik uang menyebabkan klientelisme dan patronase yang membuat posisi masyarakat terdesak pada ketidakmampuan untuk menyuarakan aspirasi pada pemimpin terpilih akibat adanya transaksi politik uang, maka klientelisme mengakibatkan hubungan penguasa dan rakyat menjadi tidak seimbang," terangnya.
Politik uang dapat ditanggulangi dengan cara menanamkan norma-norma kebaikan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tergerak untuk menghidari adanya politik uang. Selain itu perlu adanya kolaborasi antar stakeholder seperti masyarakat, tokoh-tokoh, pengawas dan pemantau pemilu, akademisi secara berkelanjutan untuk membentuk Desa Anti Politik Uang.
"Desa Anti Politik uang adalah bukti empiris yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diadaptasi di daerah-daerah lainnya khususnya di desa-desa di Kabupaten Karawang, Desa Anti Politik Uang tidak akan tercipta tanpa adanya kolaborasi berbagai stakeholder, penguatan serta pendewasan demokrasi di tingkat lokal sangat penting untuk percepatan pembangunan desa khususnya dan di Indonesia pada umumnya," pungkasnya.
Kegiatan pendidikan politik tersebut juga dihadiri oleh anggota tim dosen lainnya diantaranya Luluatu Nayiroh, Nurcahyo Widyodaru Saputro, Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Unsika Sopyan Resmana Adiarsa serta dibantu oleh Tim Mahasiswa KKN Desa Kedungjaya.
Editor : Faizol Yuhri
Artikel Terkait
