Pajak Industri Masuk Pusat, Bupati Aep Minta Kenaikan DBH untuk Karawang

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengusulkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Komisi VII DPR RI. Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Singaperbangsa, Karawang, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aep menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Karawang sebagai salah satu daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia. Mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga pemerataan manfaat ekonomi dari aktivitas industri.

Baca Juga

7 Tersangka Kasus Mega Korupsi Karawang Dilimpahkan ke JPU

Menurut Aep, perkembangan industri di Karawang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah daerah juga harus menghadapi berbagai dampak dan kebutuhan pembangunan yang menyertainya.

“Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang,” kata Aep.

Ia menegaskan, keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan perhatian terhadap dampak lingkungan perusahaan.

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

Selain itu, Aep juga menyampaikan upaya Pemkab Karawang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu potensi yang tengah dikaji adalah kemungkinan pengenaan BPHTB terhadap perusahaan pengelola kawasan pemakaman komersial. Kajian tersebut dilakukan untuk membuka sumber penerimaan daerah baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Aep secara khusus meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan DBH bagi Kabupaten Karawang.

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

Menurutnya, besarnya aktivitas industri di Karawang perlu diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih proporsional. Sebab, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak perusahaan berdiri dan beraktivitas di Karawang, tetapi pajaknya masuk ke pusat. Sementara daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan melayani masyarakat,” ungkapnya.

Aep berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sehingga kontribusi industri di Karawang turut memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

“Harapannya, pertumbuhan industri tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha dan pemerintah pusat, tetapi juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Karawang,” ujarnya.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tersebut dihadiri sejumlah anggota, yakni Maria Lestari, Banyu Biru Djarot, Novita Hardini, Ilham Permana, Mujakkir Zuhri, Azikin Solthan, Jamal Mirdad, Satori, Eva Monalisa, dan Iman Adinugraha.

Turut hadir Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Winardi, beserta jajaran.

Editor: Frizky Wibisono