Resmi Jadi Ketua PGRI Karawang, Waya Karmila Tegaskan Komitmen Pulihkan Soliditas Organisasi

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang resmi memiliki ketua baru. Waya Karmila ditetapkan sebagai Ketua PGRI Kabupaten Karawang melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Uyat yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri jajaran pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat di Kantor PGRI Karawang, Rabu (15/7/2026). Sidang diawali dengan pembacaan surat pengunduran diri Uyat, kemudian dilanjutkan dengan proses pengisian kekosongan jabatan ketua sesuai ketentuan organisasi.

Baca Juga

Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

Waya menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI, hak untuk mengisi kekosongan jabatan ketua berada pada Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Sekretaris Umum. Namun seluruh pemegang hak tersebut menyatakan tidak bersedia.

“Sesuai AD/ART, yang berhak mengisi kekosongan adalah para pemegang hak suara. Namun Wakil Ketua I, II, III dan Sekretaris Umum menyatakan tidak bersedia dan menyerahkan surat pernyataan. Karena itu, pimpinan sidang menunjuk pengurus harian untuk mengisi jabatan ketua,” ujar Waya.

Sebelum dipercaya memimpin PGRI Karawang, Waya menjabat sebagai Sekretaris Bidang Seni dan Budaya PGRI Kabupaten Karawang.

Baca Juga

Polres Karawang Buka Program Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya!

Mengemban amanah di tengah dinamika organisasi, Waya mengakui kepengurusan baru menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah membenahi tata kelola organisasi dan memulihkan hubungan dengan pengurus cabang di tingkat kecamatan.

“Kerja pertama kami adalah membenahi organisasi, mulai dari kepengurusan, koordinasi antara pengurus kabupaten dengan pengurus kecamatan, sampai memperkuat tata kelola organisasi. Banyak yang harus dibenahi setelah kekosongan kepemimpinan ini,” katanya.

Ia menambahkan, pembenahan juga mencakup pengelolaan iuran anggota agar dapat menopang berbagai program organisasi secara lebih optimal.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

Di sisi lain, Waya yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi hal penting untuk memperkuat peran organisasi.

“Kami akan berusaha mengawal kebijakan pemerintah daerah dan pimpinan, dalam hal ini Bupati Karawang. Organisasi harus bersinergi dengan pemerintah agar program-program dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Terkait tuntutan mengenai dugaan penjualan aset organisasi yang sempat mencuat dalam mosi tidak percaya terhadap kepengurusan sebelumnya, Waya menegaskan persoalan tersebut merupakan kewenangan PGRI Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

“Kalau urusan aset, itu menjadi ranah provinsi. Kami sekarang fokus dulu pada pembenahan internal, memperkuat hubungan pengurus kabupaten dengan pengurus kecamatan, serta menjalankan program-program yang sudah diputuskan dalam konferensi kerja kabupaten,” ujarnya.

Ke depan, Waya berkomitmen memperkuat komunikasi dengan seluruh pengurus cabang dan anggota. Menurutnya, pengurus harus lebih aktif hadir di tengah guru agar dapat mengetahui sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi anggota.

“Yang paling penting adalah membangun hubungan emosional dan komunikasi yang baik. Kami akan lebih sering turun ke cabang, mendengar aspirasi anggota, dan memastikan PGRI hadir ketika guru membutuhkan pendampingan, termasuk apabila ada anggota yang menghadapi persoalan hukum atau dugaan kriminalisasi,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono