get app
inews
Aa Text
Read Next : Dapat Remisi Lebaran, 3 Narapidana Lapas Karawang Langsung Bebas

Efisiensi Anggaran Jadi Kunci, Pilkades 67 Desa Karawang Tunggu Lampu Hijau

Selasa, 21 April 2026 | 10:48 WIB
header img
Efisiensi Anggaran Jadi Kunci, Pilkades 67 Desa Karawang Tunggu Lampu Hijau. Foto : Ilustrasi

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di 67 desa. Namun, kepastian jadwal masih menunggu keputusan pimpinan daerah.

Kepala DPMD Karawang, M. Syaefulloh, mengatakan persiapan terus berjalan, termasuk pemutakhiran data penduduk dan daftar pemilih.

“Dari 67 desa ini kita masih berproses, termasuk pemutakhiran data penduduk dan data pemilih agar saat pelaksanaan nanti sudah benar-benar siap,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menyebut, pelaksanaan pilkades belum tentu digelar tahun ini karena harus mempertimbangkan anggaran dan regulasi.

“Keputusan tetap ada di pimpinan. Kalau diputuskan tahun ini dilaksanakan, ya kita siap. Tapi kalau ditunda, kita juga akan mengikuti,” katanya.

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran turut memengaruhi rencana pelaksanaan. Meski begitu, seluruh tahapan persiapan tetap dilakukan.

DPMD juga membuka peluang penggunaan sistem digital dalam pilkades. Sistem ini dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

“Secara umum digital itu lebih efisien, baik anggaran maupun waktu. Prosesnya juga lebih cepat,” jelasnya.

Namun, evaluasi teknis tetap diperlukan, terutama terkait penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan jumlah pemilih.

“Kalau pemilih di bawah 5.000 mungkin masih bisa di satu titik, tapi kalau lebih bisa saja dibagi per dusun seperti sebelumnya. Ini masih kita kaji,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, sebelum penggunaan sistem digital, kebutuhan pilkades diperkirakan mencapai Rp12,3 miliar. Dengan sistem digital, anggaran berpotensi ditekan menjadi sekitar Rp9 miliar.

“Ada efisiensi sekitar Rp3 miliar. Untuk pelaksanaan, termasuk sewa alat, kisarannya sekitar Rp200 jutaan, tapi itu juga tergantung jumlah TPS,” ungkapnya.

Saat ini, perhitungan anggaran masih dimatangkan dan akan dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Semua masih kita hitung dan akan dilaporkan ke TAPD. Nanti arahannya seperti apa, kita ikuti,” katanya.

Ia menegaskan, DPMD fokus menyusun konsep pelaksanaan untuk diajukan kepada pimpinan daerah.

“Intinya kita siap melaksanakan, tapi keputusan akhir tetap menunggu hitam di atas putih dari pimpinan,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut