Jusuf Kalla Dukung Penuh Keberlanjutan Tugas TNI di Lebanon, Kalau Mundur Dinilai Penakut

JAKARTA, iNewsKarawang.id -  Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyarankan agar pemerintah bersama TNI tetap mempertahankan pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). JK menegaskan bahwa penarikan mundur pasukan bukanlah pilihan tepat, meski situasi di lapangan memiliki risiko tinggi.

Menurut JK, misi perdamaian di Lebanon merupakan mandat internasional yang krusial untuk tetap dijalankan. Ia menilai kehadiran personel TNI di bawah bendera PBB merupakan bagian dari komitmen menjaga stabilitas di wilayah konflik tersebut, sehingga keberadaan mereka harus tetap dipertahankan demi misi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Baca Juga

Aparat Lumpuhkan Pelaku Penembakan Rombongan Jenderal Tito Karnavian di Papua

"Tidak (menarik mundur pasukan). Negara, TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban, tewas, langsung kita mundur. Wah, bukan itu saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah. Tetap ada di situ. Memang ada risikonya, tapi tetap harus dilaksanakan," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di Hotel Sultan, Rabu (1/4/2026).

Menurut Ketua Palang Merah itu, menarik mundur pasukan hanya karena faktor risiko justru membuat persepsi negatif di dunia internasional. Ia menyebut Indonesia bisa disebut penakut jika hal itu terjadi.

"Ya, tentara di mana-mana memang ada risikonya. Siapa pun, kita juga di sini ada risikonya. Jadi jangan karena risiko seperti itu langsung kita lari. Nanti dunia menganggap kita penakut gitu. Indonesia bukan negara penakut, apalagi Pak Prabowo yang memimpin," ungkap dia.

Baca Juga

TNI Tahan 4 Prajurit Terduga Penyerang Aktivis KontraS, 1 Berpangkat Kapten

JK juga menegaskan bahwa pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi UNIFIL ini merupakan mandat Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bukan Board of Peace (BOP). Oleh sebab itu, misi perdamaian ini merupakan mandat dunia.

"Ini tidak ada urusannya dengan BOP. Ini PBB. Jadi apa yang dilakukan itu mandatnya PBB. Dunia memberikan mandat," tandas Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menarik pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon selatan pasca gugurnya tiga prajurit TNI. 

Baca Juga

Kemlu Tegaskan Pasukan Indonesia ke Gaza Bukan untuk Misi Tempur

Usulan ini muncul karena situasi keamanan yang dinilai semakin berisiko bagi personel di lapangan. MPR juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi atas insiden tersebut. 

"Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan baik keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta