Dinilai Mengancam Nyawa, Mahasiswa Karawang Desak Audit Jarak Aman TBBM Dawuan dengan Permukiman

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan Karawang (AMPPERA) melayangkan mosi tidak percaya dan tuntutan keras kepada pengelola Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Dawuan, Cikampek. 

Langkah ini diambil setelah mahasiswa menemukan dugaan hilangnya zona penyangga (buffer zone) antara fasilitas penyimpanan BBM berisiko tinggi dengan permukiman warga di Desa Dawuan Barat.

Baca Juga

Puluhan Kasus Narkotika di Karawang Terungkap Polisi, 28 Tersangka Berhasil Dibekuk

Koordinator AMPPERA Karawang, Yoga Muhammad Ilham mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan untuk menelusuri persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat terkait keberadaan TBBM Dawuan yang berdekatan dengan permukiman.

“Beberapa hari yang lalu kami dari AMPPERA melakukan survei mengenai persoalan yang sedang ramai di TBBM Dawuan. Data yang kami sampaikan saat ini merupakan hasil kajian awal yang disesuaikan dengan prosedur yuridiksi terkait buffer zone,” ujarnya.

Ia menambahkan, AMPPERA masih terus melakukan survei lanjutan guna melengkapi data kajian sekaligus menampung keresahan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Baca Juga

Satresnarkoba Polres Karawang Ungkap Peredaran Sabu 120 Gram di Banyusari

“Untuk data lebih lengkapnya, kami masih melakukan survei hari ini untuk melengkapi kajian serta melihat langsung realitas keresahan masyarakat di sekitar lokasi,” katanya.

Menurut Yoga, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan warga. Mereka menilai jarak antara tangki penyimpanan BBM dengan rumah penduduk terlalu dekat dan tidak memiliki radius pengamanan yang memadai.

“Jarak antara tangki berisi jutaan liter bahan bakar dengan rumah warga hanya dibatasi tembok beton tipis tanpa radius pengamanan sesuai standar internasional,” ungkapnya.

Baca Juga

Solusi Sehat Mama Muda Nikita Willy, Masak Nasi Low Sugar dengan Rice Cooker Terbaru

Yoga juga menilai dugaan tidak adanya buffer zone tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan warga yang tinggal di sekitar area industri.

“Ketiadaan buffer zone yang manusiawi bukan hanya masalah teknis, tetapi bentuk kekerasan struktural di mana kenyamanan ekonomi dibayar dengan ketakutan warga setiap hari,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga menyoroti dampak lingkungan yang dirasakan warga, mulai dari bau uap hidrokarbon hingga aktivitas kendaraan tangki yang dinilai mengganggu lingkungan permukiman.

Baca Juga

Polres Karawang Selidiki Kematian Mahasiswa di Apartemen PP Urban Town

“Warga mengaku sering mencium bau uap bahan bakar dan merasakan getaran dari lalu lintas truk tangki yang terus menerus melintas,” katanya.

Atas persoalan tersebut, AMPPERA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak pengelola TBBM Dawuan. Di antaranya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian BUMN melakukan audit investigatif terhadap dokumen AMDAL dan kepatuhan terhadap standar keselamatan jarak penyimpanan bahan bakar.

"Kami juga menuntut adanya tanggung jawab perusahaan terhadap potensi kerugian warga, termasuk dampak kesehatan dan penurunan nilai properti akibat kedekatan dengan fasilitas penyimpanan BBM," katanya.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Selain itu, Pihaknya juga meminta perusahaan menyediakan zona penyangga minimal 50 meter melalui pembebasan lahan yang adil atau mempertimbangkan relokasi operasional ke wilayah yang lebih aman. Mereka juga  mendesak akan menempuh langkah lanjutan jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari pihak terkait.

“Jika dalam tujuh hari kerja tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun korporasi, kami akan menempuh jalur demonstrasi serta mengajukan gugatan class action terkait dugaan pelanggaran prinsip lingkungan dan keselamatan,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono