Anggota DPR Sebut Wacana Evaluasi Pilkada Bukan Kemunduran Demokrasi

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, Rabu (31/12/2025).

Azis mengatakan, konstitusi Indonesia tidak bersifat kaku dan memberikan ruang tafsir dalam praktik demokrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, menjalankan konstitusi tidak harus mempertahankan satu model demokrasi secara dogmatis, melainkan memastikan nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan kemaslahatan tetap terwujud.

Baca Juga

Kejutan! Bupati Aep Resmi Jadi Kader Gerindra di HUT Partai ke 17

Diakuinya, pilkada langsung pernah menjadi terobosan penting untuk mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. Namun setelah dua dekade berjalan, muncul persoalan struktural seperti tingginya biaya politik yang mendorong praktik transaksional, dominasi modal, hingga meningkatnya kasus kepala daerah bermasalah hukum.

"Demokrasi dalam kondisi ini berisiko kehilangan makna substansialnya. Partisipasi rakyat memang hadir di bilik suara, tetapi keputusan politik kerap ditentukan oleh kekuatan uang dan jejaring kekuasaan. Sengketa hasil pilkada, konflik horizontal di tingkat lokal, serta polarisasi sosial menjadi fenomena berulang yang menguras energi masyarakat tanpa selalu diikuti perbaikan kualitas layanan publik," ujarnya.

Dia menekankan, demokrasi tidak hanya soal prosedur memilih, melainkan instrumen untuk melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan efektif. Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pilkada justru merupakan upaya menyelamatkan demokrasi dari insentif buruk yang bersifat sistemik.

Editor : Boby