Ratusan Buruh Geruduk Kantor Pemda Karawang, Tolak Pemagangan dan Outsourcing

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Karawang menggeruduk kantor Pemerintah Daerah Karawang. Senin,(22/12/2025).

Dalam aksi tersebut, massa aksi menuntut penghapusan sistem pemagangan dan outsourcing, serta menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi. Aksi tersebut juga menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang tahun 2026.

Baca Juga

Solusi Sehat Mama Muda Nikita Willy, Masak Nasi Low Sugar dengan Rice Cooker Terbaru

Perwakilan buruh dari KSPSI Karawang, Edward, menilai praktik pemagangan saat ini telah menyimpang dari tujuan awal. Menurutnya, sistem pemagangan seharusnya diperuntukkan bagi pelajar atau peserta didik, bukan bagi lulusan perguruan tinggi.

“Kami menolak sistem pemagangan dan outsourcing. Yang kami tuntut hanya ada PKWT dan PKWTT. Pemagangan seharusnya untuk mereka yang masih belajar, bukan untuk lulusan perguruan tinggi,” ujar Edward di sela aksi, Senin (22/12/2025).

Dia menyebut banyak lulusan perguruan tinggi direkrut melalui sistem outsourcing dengan upah di bawah UMK. Kondisi tersebut dinilai merugikan buruh karena tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan.

Baca Juga

Polres Karawang Selidiki Kematian Mahasiswa di Apartemen PP Urban Town

Selain itu, buruh juga menolak PHK dengan alasan efisiensi. Edward menilai alasan tersebut kerap digunakan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja tanpa mempertimbangkan dampak sosial bagi pekerja.

Tuntutan serupa disampaikan Agam Maulana dari Advics Union yang tergabung dalam aliansi KPBP Plus. Dia mengatakan, aksi tersebut diikuti oleh sejumlah federasi serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah tahun 2026.

“Aksi ini merupakan gabungan beberapa serikat pekerja dalam KPBP Plus. Tuntutan kami jelas, yakni kenaikan upah 2026 sesuai hasil perhitungan Dewan Pengupahan Kabupaten,” kata Agam.

Baca Juga

Bapenda Karawang Luncurkan Fitur E-SPPT, Wajib Pajak Bisa Cetak SPPT Secara Mandiri

Agam juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan pengusaha dalam agenda pembahasan pengupahan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen terhadap dialog bersama buruh.

“Hari ini seharusnya ada pertemuan dengan pihak pengusaha, namun tidak hadir. Saat ini kami menunggu rekomendasi Bupati Karawang untuk ditandatangani dan diajukan ke Gubernur Jawa Barat,” ujarnya.

Para buruh berharap pemerintah daerah segera mengeluarkan rekomendasi UMK Karawang 2026 serta memperjuangkan penghapusan sistem kerja yang dinilai merugikan, demi terciptanya kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh di Karawang.

Editor : Frizky Wibisono