Jelang Tutup Tahun Anggaran 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Karawang Masih 86,6 Persen

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Realisasi pendapatan Kabupaten Karawang hingga 12 Desember 2025 mencapai Rp5,10 triliun atau 86,60 persen dari target pendapatan APBD 2025 sebesar Rp5,89 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Eka Sanatha, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja pendapatan daerah masih berada pada jalur yang positif meski sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Secara umum realisasi pendapatan daerah masih cukup baik, walaupun persentasenya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Eka, Kamis (18/12/2025).

Eka menjelaskan, realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,95 triliun atau 88,55 persen dari target Rp2,20 triliun. Sementara pendapatan transfer terealisasi Rp3,08 triliun atau 85,47 persen dari target Rp3,60 triliun.

“Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasinya mencapai Rp66,88 miliar atau 83,68 persen dari target Rp79,92 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah sempat mencapai 91,66 persen. Menurutnya, selisih tersebut dipengaruhi oleh dinamika penerimaan dan penyesuaian waktu pencairan pada sejumlah pos pendapatan.

“Perbedaan capaian ini lebih disebabkan oleh faktor teknis pencairan dan dinamika penerimaan, bukan karena penurunan kinerja,” tegas Eka.

Sementara itu, realisasi belanja daerah Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp4,80 triliun atau 75,58 persen dari total alokasi belanja Rp6,35 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 74,14 persen.

“Realisasi belanja justru menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap perlu kita dorong agar optimal sampai akhir tahun anggaran,” katanya.

Adapun SKPD dengan realisasi belanja tertinggi antara lain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebesar 86,48 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) 86,45 persen, BPKAD 84,47 persen, Sekretariat DPRD 82,16 persen, serta Inspektorat 80,51 persen.

Sementara SKPD dengan realisasi belanja terendah di antaranya BPBD 66,83 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 63,59 persen, Sekretariat Daerah 63,55 persen, Bapenda 63,35 persen, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar 55,95 persen.

Eka menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah.

“Kami terus memantau dan mengevaluasi agar seluruh target APBD 2025 dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono