Insiden Keracunan MBG, Analis Minta Pemda Diberi Wewenang Awasi Dapur Penyedia

JAKARTA, iNEWSKarawang.id – Insiden keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) memunculkan desakan agar pemerintah daerah (Pemda) diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi langsung dapur penyedia makanan.

"Ketika pemda diberi ruang untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satga lokal, respon menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan daerah. Prinsip ini bisa diterapkan kembali untuk MBG," ujar analis politik dari UIN Kholidul Adib, Minggu (28/09/25).

Baca Juga

Ini Penyebab Keracunan MBG Ratusan Siswa di Bogor

Kholid menekankan pentingnya investigasi menyeluruh atas insiden keracunan MBG, apakah di sebabkan kelalaian pengelolahan menu atau kesalahan teknis.

Namun yang lebih penting adalah memperbaiki tata kelola dengan membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pusat dan daerah.

"Pemda memiliki perangkat kesehatan serta fasilitas yang bisa dikerahkan segera ketika insiden terjadi, sehingga resiko bisa di minimalisir sejak awal," tambahnya.

Dosen Administrasi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh menambahkan, arahan Mendagri agra pemda sigap dan proaktif langkah penting.

"Pemda perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah. Sementara itu, BGN tetap memegang standar nasional terkait gizi dan kualitas menu," urainya.

Ricky menambahkan, pola co govermance seperti saat Covid-19 bisa menjadi model terbaik. Pusat menetaokan standar, Pemda mengawal eksekusi di lapangan.

"Dengan akses data yang lengkap, pengawasan bisa dilakukan berlapis. BGN mengontrol standar, sementara Pemda mengawasi oprasional harian agar aman dan sesuai kebutuhan," ucapnya.

"Pengalaman dari pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga: kebijakan publik hanya akan berhasil jika Pemda dilibatkan penuh," tambahnya.

Oleh karena itu, prinsip yang sam harus diterapkan pada MBG. Program ini tidak boleh berhenti pada distribusi makanan bergizi, melaikan juga menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat.

"Dengan itu keterlibatan aktif Pemda, kepercayaan masyarakat akan lebih kuat, dan masa depan program MBG bisa lebih terjaga," tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono