Uji Coba Digitalisasi Bansos, Luhut Pastikan Tepat Sasaran dan Efisien

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos) ditinjau oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini melalui pertemuan strategis dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

1. Digitalisasi Bansos

Laanjut Luhut menjelaskan, pertemuan itu menjadi momentum penting dalam perjalanan enam bulan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).

Menurut Luhut, Digitalisasi merupakan kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. "Hal ini sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Ia mencontohkan, salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.

2. Akses Proses Verifikasi

Melalui portal itu, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman dan mudah. 

Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional, karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” tuturnya.

Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.

3. Hadirkan Layanan Publik Berbasis Data

Proses ini sebagai simbol komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. 

Maka itu, tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.

Editor : Boby