Begini Respons Luhut soal Bank Dunia Sebut Jumlah Orang Miskin RI Jadi 194 Juta

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Di tengah laporan Bank Dunia yang mengungkap penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen dari total populasi 2024, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi. 

"Anggotanya telah mulai mengevaluasi angka garis kemiskinan (GK). DEN siap memberikan laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto,"ungkap Luhut saat ditemui dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga

Luhut Minta Kementerian Jangan Sembarangan Ubah Aturan soal Kawasan Ekonomi Khusus

“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,”sambung Luhut.

1. Koordinasi dengan BPS

Luhut menjamin, pihaknya turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.

Luhut tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan. Namun, dia optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi.

“Balik lagi, angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Luhut.

Baca Juga

Menko Luhut Optimis Indonesia Bisa Kantongi Rp112,5 Triliun dari Perdagangan Karbon

2. Data Bank Dunia Ungkap Orang Miskin RI 194 Juta Orang

Diberitakan sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau "purchasing power parity" (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh "International Comparison Program" (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi USD8,30  dari sebelumnya USD6,85.

Perubahan ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen dari total populasi 2024.

Dengan begitu, kalau penduduk Indonesia mencapai 285,1 juta, ada sekitar 194,58 juta orang miskin di Indonesia pada tahun ini.

Jumlahnya naik signifikan hanya dalam dua bulan sejak laporan terakhir Bank Dunia. Kenaikannya mencapai 7,95 persen alias bertambah 22,78 juta orang miskin. 

Baca Juga

Tak Semua Daerah Diterapkan PPKM Level 3, Menko Marves Luhut: Syarat Perjalanan Tetap Diperketat

3. Data BPS Beda dengan Bank Dunia

Pada periode laporan Bank Dunia sebelumnya, BPS telah memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penerapan PPP oleh Bank Dunia menyesuaikan daya beli antarnegara. Garis tersebut dihitung berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara, bukan spesifik pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai dolar AS yang digunakan pun bukan kurs saat ini.

Di sisi lain, BPS menghitung garis kemiskinan dengan mempertimbangkan pengeluaran minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Demikian dilansir Antara.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Sejumlah ekonom menyarankan BPS untuk memperbarui metode pengukuran tingkat kemiskinan.

Baca Juga

Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri untuk Cegah Omicron Masuk Indonesia

Misalnya, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar berpendapat pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sudah tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan ekonomi-sosial kontemporer yang makin kompleks dan multidimensional.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah sehingga perlu penyesuaian secara gradual dengan pendekatan Bank Dunia.

Editor : Boby