DPRD Tetapkan 4 Peraturan Baru dan Bentuk Dua Pansus Raperda Dalam Sidang Paripurna

KARAWANG, iNewskarawang.id - Dalam langkah penting untuk pengembangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Sidang Paripurna pada Kamis malam, (31/10/2024), di Gedung Sidang Paripurna. 

Dalam sidang kali ini, DPRD Karawang menetapkan empat peraturan baru dan membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Baca Juga

Anggota DPRD Dorong Pemerintah Segera Ambil Tindakan Soal Serangan Hama Tikus di Karawang

Empat peraturan yang disahkan meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, serta tiga Raperda terkait Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD. 

Selain itu, sidang ini juga mengesahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, untuk dua Pansus yang dibentuk adalah Pansus Raperda tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pansus Raperda tentang Perlindungan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. 

Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, mengungkapkan bahwa Raperda yang telah disetujui akan melalui tahap fasilitasi di Biro Hukum Jawa Barat sebelum resmi diundangkan. Ia berharap peraturan ini akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga menerangkan, Pembentukan Pansus ini bertujuan untuk memperkuat sektor pendidikan dan ekonomi lokal, memastikan pengaturan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Saya berharap bahwa Raperda yang telah dan akan dibentuk dapat memberikan dampak positif. Pembahasan oleh kedua Pansus diharapkan bisa mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.

Baca Juga

Rapat Paripurna, DPRD Karawang Bahas Raperda Petani dan Nelayan

Sidang Paripurna ini ditutup dengan Penyampaian Nota Pengantar APBD Tahun 2025, menegaskan komitmen DPRD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. 

"Ini merupakan langkah maju dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono