Hasyim Asy'ari Sebut Setiap Hasil Pemilu Berpotensi untuk Disengketakan, KPU Siapkan Tim Hukum

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bakal mempersiapkan tim hukum jika terdapat permohonan atas perselelisihan hasil sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut Hasyim Asy'ari, KPU beranggapan bahwa setiap hasil Pemilu itu berpotensi untuk disengketakan.

Baca Juga

KPU Karawang Laporkan Pembuat SK Palsu Penetapan Suara Caleg Pemilu 2024 ke Polisi

"Karena yang namanya Pemilu itu potensial untuk disengketakan maka KPU menyiapkan tim hukum untuk menjadi kuasa hukum dalam KPU dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Namun demikian, berapa jumlah tim dan siapa-siapa tokoh tim itu belum dipersiapkan. KPU akan menunggu berapa banyak perkara yang teregister di MK terlebih dahulu.

"Berapa tim dan kemudian siapa namanya belum kita putuskan. Baru kita bisa tentukan kalau kita sudah punya gambaran perkara yang diregister oleh MK," sambungnya.

Baca Juga

Ini Alasannya Bawaslu Tak Bisa Awasi Audit Dana Kampanye Pemilu 2024

Hasyim juga menjelaskan bahwa permohonan perselisihan hasil sengketa Pemilu terbatas selam 3 x 24 jam. Artinya keputusan KPU membacakan hasil Pemilu menjadi acuannya.

"Seperti penglaaman 2019, penetapannya sekitar jam 1 dini hari lebih, catatlah satu lebih 30. Maka begitu diketok palu, tanggal 20 Maret 2024 jam 01.30 dini hari, maka sejak saat itu jam yang ukurannya 3 x 24 jam di Mahkamah Konstitusi berjalan," jelas dia.

"Jadi masa pendaftarannya itu bukan hitungan hari kerja, tapi hari kalender karena undang-undang Pemilu menyebutnya tiga kali 24 jam para pihak peserta pemilu yang mengajukan sengketa komplain terhadap penetapan hasil pemilu itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Editor : Boby