Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya !

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta. 

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang di waktu bersamaan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Baca Juga

Jokowi Optimis Peluang Besar Indonesia Jadi Negara Maju, Ingatkan Middle Income Trap !

Terkait hal itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara alasan melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Dirinya juga memberikan pesan pada putra putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak ragu menunjuk AHY sebagai Menteri ATR/BPN karena AHY memiliki pendidikan militer dan pendidikan manajemen yang baik untuk menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Selain itu, dirinya juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua hal tersebut yang menjadi pertimbangan utama Presiden memilih AHY.

Baca Juga

BPKH Disorot, Pesan Jokowi : Hati Hati Kelola Dana Haji !

"Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR BPN mas Agus Harimurti Yudhoyono saya tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni akademi militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster university," jelas Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Jokowi, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki AHY sudah membuat dirinya siap akan jabatan yang diterimanya tersebut.

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR BPN. Karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," ungkap Jokowi.

Baca Juga

Profil Menteri Bahlil Lahadalia, Anak Kuli yang Diminta Jokowi Gaet Investasi Rp1.200 T

Jokowi juga menyampaikan pesan khusus kepada AHY untuk menyelesaikan program sertifikasi elektronik, dan juga penerbitan 120 juta sertifikat yang termasuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Saya tadi sampaikan tiga hal ke Pak Menteri BPN yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, yang kedua target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan. Karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Editor : Boby