Rencananya Depo Pertamina Plumpang  Akan Diubah Jadi Pabrik Oli, Ini Kata Menteri BUMN Erick Thohir

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Rencananya Depo Pertamina Plumpang , di Tanah Merah, Jakarta Barat, akan diubah menjadi pabrik lubricant oleh Kementerian BUMN.

"Terminal BBM itu nantinya dikonversi menjadi ekosistem Lubricant, salah satu produknya berupa pelumas,"ungkap Menteri BUMN, Erick Thohir saat ditemui di GBK, dikutip Jumat (10/3/2023).

Baca Juga

Disebut-sebut 6 BUMN Sakit Berpotensi Bubar, Apa Saja?

Dijelaskannya,  lubricant jauh lebih aman lantaran tidak memerlukan pipa penyalur seperti BBM. Selain itu, sifat pelumas juga tidak mudah terbakar jika terkena percikan api.

"Ada lubrikan, oli yang memang tidak memerlukan pipa seperti BBM, mungkin lebih aman. Jadi apa? Ekosistem untuk lubricant bisa dikembangkan di situ," terang Erick Thohir.

 Rencana konversi ini akan segera dibahas bersama Komisi VI DPR RI. Pertamina pun dijadwalkan akan bertemu dengan lembaga legislatif dalam waktu dekat ini.

Baca Juga

Erick Thohir Pastikan Bandara IKN Bakal Tingkatkan Konektivitas Daerah

Semua mesti ada hitungan bisnisnya, makanya Komisi VI akan memanggil Direksi Pertamina untuk memaparkan ini. Jadi jangan debat kusir yang tidak penting, pesan Presiden keselamatan rakyat harus diprioritaskan," katanya.

 Hingga 2024, Depo Pertamina Plumpang masih akan terus beroperasi. Proses ini tetap berjalan hingga nantinya direlokasi ke tanah milik PT Pelindo (Persero). Erick mengatakan persiapan lokasi baru akan dibangun. 

"Kalau pemindahan itu perlu waktu, Pelindo harus bikin tanahnya dulu, itu mungkin baru 2024, lalu Plumpang ditinggalkan? tidak," ucap dia.

Baca Juga

Direktur KBC Diperiksa Jaksa Terkait Dugaan Mafia Pupuk Subsidi, Diduga Ada Pihak Coba Intervensi?

Erick menjelaskan 152 hektare (ha) tanah di Plumpang merupakan aset Pertamina. Namun, isu sengketa sudah mencuat sejak 1990-an antara masyarakat dan BUMN di sektor minyak dan gas bumi itu (migas).

Masalah itu pun belum tuntas hingga saat ini. Karena itu, Kementerian BUMN memerlukan bantuan Pemerintah DKI Jakarta agar bisa menuntaskan perkara yang dimaksud.

"Bahwa Plumpang kawasan tanah Pertamina, ada black and white-nya, 152 hektare. Tetapi sejak tahun 90-an itu tentu ada isu tanah antara masyarakat dan Pertamina, yang itu perlu bantuan pemerintah daerah, gak bisa Pertamina," tuturnya.

Editor : Boby