Bawaslu : PNS Wajib Netral pada Pemilu 2024, Ancam Sanksi Tegas Jika Melanggar

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menekankan soal netralisir Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

"Kita tak segan menindak para ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif bila melakukan pelanggaran tersebut,"ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Baca Juga

Real Count KPU Sementara Pileg DPRD Karawang : NasDem Tertinggi, Golkar-PKS Bersaing Ketat

Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu dalam pengawasan Pemilu RI lebih akan mengedepankan pencegahan pelanggaran.

"Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan," ujarnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam hal pencegahan adalah dengan melakukan pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Baca Juga

Perubahan Angka Real Count Bikin Suaranya Anjlok, Caleg Nace Permana Protes

Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis dan efektif.

"Ini terlihat dengan adanya penguatan kerja sama melalui pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Netralitas ASN dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Dan merekomendasikan hasil penanganan kepada KASN (Komisi ASN) dan pengawasan terhadap putusan sanksi," terangnya.

Sementara dari segi penindakan, dia menyatakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur melalui peraturan-perundangan. Kemudian, peraturan Bawaslu dengan memperhatikan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ditindak.

Baca Juga

PPK Karawang Barat Gelar Pleno Terbuka Tungsura, Suara Milenial Mendominasi

"Untuk penindakan, menyesuaikan bentuk pelanggarannya dan masing-masing pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilu, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Pemilihan," ungkap dia.

Editor : Boby