Soal Penghapusan PPKM di Indonesia, Satgas Covid19 : Kita Nilai Keamanan untuk Masyarakat

JAKARTA, iNewsKarawang.id  - Terkait soal penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 menegaskan, penghapusan PPKM akan sejalan dengan tingkat keamanan dan Herd Immunity yang terbentuk di masyarakat.  

"Pemerintah seperti perintah Presiden Jokowi sedang melakukan pengkajian dari berbagai aspek termasuk di Satgas juga melakukan hal yang kita nilai keamanan untuk masyarakat dan dalam konteks perlindungan dan Kementerian Kesehatan juga memantau juga tentang herd immunity yang ada di masyarakat.," tegas Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Senin (26/12/2022). 

Wiku pun menegaskan pemerintah memastikan imunitas di masyarakat itu tinggi jika memang PPKM dicabut. "Dan kita ingin memastikan imunitas di masyarakat itu tinggi pada saat kalau kita memang mau mencabut PPKM," kata dia. 

Selain itu, Wiku juga mengatakan, saat ini dijalankan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, sambung dia, semua kegiatan masyarakat dapat berjalan 100%. Sehingga, jika ada istilah pembatasan sedangkan kegiatan sudah berjalan dengan 100%, maka tidak pas. 

"Dan juga perlu dipahami PPKM ini kan sebenarnya levelnya sekarang di yang berlaku level 1 artinya pekerjaannya di office juga sudah 100%, kemudian tempat ibadah, pasar rakyat, Mall, cafe dan seterusnya semuanya sudah beroperasi 100%. Jadi relatif semua kegiatan itu sudah penuh, normal ya," katanya. 

"Jadi kalau istilah pembatasan kegiatan masyarakat untuk yang beroperasi 100% seperti ini kan jadinya kurang paa. Artinya ya memang PPKM kalau dilihat dari fakta jumlah aktivitas sudah layaknya untuk dicabut, begitu kan karena memang sudah 100%," imbuh Wiku. 

Lebih lanjut, Wiku mengatakan ada beberapa hal yang harus dipertahankan terutama proteksi di masyarakat ketika PPKM dihapuskan yaitu imunitas atau herd immunity. "Cara menjaga imunitas itu kan salah satunya adalah dengan vaksinasi, vaksinasinya 1, 2 booster yang pertama, booster yang kedua itu dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga imunitas atau herd immunitynya itu terjaga tinggi. Nah, berapa booster kan masih capaiannya masih belum optimal dan itu terus kita dorong," ujarnya. 

"Dalam hal yang seperti itu di dalam Instruksi Mendagri yang membatasi tentang aktivitas masyarakat terkait dengan persyaratan vaksinasi tentunya kita tetap ingin vaksinasinya didorong supaya terlindungi, ini kan ada ancaman," tutur dia.

Editor : Faizol Yuhri