Industri yang Maju Secara Digital Akan Lebih Mampu dan Dinilai Relevan, Ini Kata Menperin

JAKARTA, iNewsKarawang.id - G20 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Isu industri pun dibahas secara lebih komprehensif dalam satu kesatuan pada Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal itu Jumat (23/9/2022).

Baca Juga

Ini Sejumlah Poin Deklarasi yang Dihasilkan KTT G20 di Bali

Kata Agus,  semua berkesempatan untuk berkumpul dan saling berbagi pandangan. "Tidak hanya membahas isu-isu terkait dengan perdagangan dan investasi, tetapi juga bersama-sama membahas isu industri,” ujarnya. 

Agus menyebutkan, Forum G20 lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi global pada tahun 1997–1998, yang mendesak pemerintah untuk menemukan solusi bersama agar dunia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Agus mencontohkan, ketika dilanda krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19, pembatasan sosial telah mengakibatkan penurunan atas permintaan barang dan jasa, mendisrupsi rantai pasok global, dan mengakibatkan resesi secara keseluruhan.

Baca Juga

Hari Ini Presiden Jokowi Luncurkan Pandemic Fund 

“Tidak seperti krisis-krisis dunia sebelumnya, kali ini kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan konektivitas digital, yang kemudian mengakselerasi digitalisasi di berbagai aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Karakteristik dari digitalisasi yang “contactless” kini menjadi semakin relevan, khususnya pada saat pandemi. Karakteristik yang dibawa oleh era revolusi industri 4.0 ini memungkinkan sektor industri untuk terus beroperasi dari jarak jauh meskipun dalam periode lockdown.

“Hal ini membuat industri yang maju secara digital akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi dan menyesuaikan dengan normalitas baru,” imbuhnya.

Baca Juga

BNPB Antisipasi Potensi Bencana Alam, Covid-19 hingga PMK, Siap Dukung dan Sukseskan G20

Dengan adanya tantangan itu, perlu sebuah kebijakan yang lebih strategis untuk merekonstruksi kapasitas produksi yang dapat beradaptasi dengan perubahan struktural tersebut. Termasuk dengan memastikan terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif bagi industri manufaktur, salah satunya melalui dukungan kebijakan perdagangan dan investasi yang terbuka dan tanpa hambatan.

“Sehingga ke depan, kita dapat percaya diri menghadapi peristiwa tak terduga di masa mendatang, dan tentunya tanpa melupakan mereka yang paling rentan terkena dampak krisis, dan memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal, no one left behind,” ujar Agus.

Editor : Boby