Perpres Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak Diterbitkan

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah, apalagi peraturan perundangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional.

Dipandang perlu adanya regulasi tersebut,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Perpres tersebut ditetapkan pada 15 Juli 2022.

Baca Juga

Gegara Uang Jajan Seorang Ayah di Sukabumi Diduga Aniaya Putrinya

Sementara laman Kementerian Sekretariat Negara dalam pasal 3 Perpres 101 tahun 2022 dilansir Antara, Senin (18/7/2022) menyebutkan, Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Dalam pasal 5 juga disebutkan arah kebijakan dan strategi penghapusan kekerasan terhadap anak terdiri atas:

a. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum;

Baca Juga

Polisi Tetapkan Mama Muda Ini Jadi Tersangka, Lecehkan 11 Anak Tetangga

b. penguatan norma dan nilai anti kekerasan;

c. penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan;

d. peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua/pengasuh;

Baca Juga

Komnas PA Jabar Rekomendasikan Kasus Ayah Setubuhi Anak Kandungnya hingga Melahirkan Dihukum Kebiri

e. pemberdayaan ekonomi keluarga rentan

f. ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan

g. pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri anak.

Baca Juga

Tahun 2022 Sebanyak 1.664 Anak Jadi Korban Kekerasan, Menteri PPPA Beri Pendidikan Anti Kekerasan

Pada pasal 8 disebutkan pendanaan pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

Baca Juga

Mantan Petinggi Aplikasi Dompet Online Diduga Pukuli dan Tendangi Anak Kandung, Ini Dampaknya!

c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menyebut, berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis langsung.

Selanjutnya 14 dari 100 anak laki-laki dan 13 dari 100 anak perempuan pernah mengalami kekerasan psikis tidak langsung melalui daring (cyberbullying) serta 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik.

Dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak perempuan dan anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bahkan umumnya kekerasan yang dialami oleh anak cenderung diterima lebih dari 1 jenis kekerasan.

Berdasarkan laporan dari anak yang pernah mengalami kekerasan, pelaku kekerasan adalah orang terdekat, teman sebaya, dan orang dewasa yang dikenal. Ketidaksiapan atas penyediaan Layanan pelindungan Anak berdampak pada anak korban kekerasan sulit mendapatkan bantuan dan pendampingan yang tepat. Akibatnya, kekerasan masih sering tersembunyi atau tidak terlaporkan sehingga sulit untuk dicegah, ditangani secara efektif, dan diatasi dampak jangka panjangnya.

Editor : Boby