KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang mencatat peningkatan pada sejumlah indikator risiko stunting pada 2025 hingga proyeksi 2026.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Karawang, Nurmala Hasanah, mengungkapkan bahwa jumlah balita dengan berat badan kurang meningkat dari 535 kasus pada 2024 menjadi 644 kasus pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 910 kasus pada 2026.
Lonjakan juga terjadi pada balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan, dari 68 kasus pada 2024 menjadi 210 kasus pada 2025, dan diperkirakan meningkat hingga 681 kasus pada 2026.
“Kondisi ini menjadi perhatian kami karena berkaitan langsung dengan risiko stunting, sehingga perlu intervensi yang lebih intensif,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Meski demikian, Nurmala menyebut indikator lain menunjukkan tren positif. Jumlah ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronik (KEK) dan berisiko KEK menurun dari 1.612 orang pada 2024 menjadi 1.367 orang pada 2025, dan ditargetkan turun menjadi 1.122 orang pada 2026.
Penurunan juga terjadi pada balita gizi kurang, dari 2.632 kasus pada 2024 menjadi 2.532 kasus pada 2025, dengan target menurun hingga 1.951 kasus pada 2026.
“Angka ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah mulai berdampak, meskipun tetap perlu diperkuat ke depannya,” katanya.
Nurmala menjelaskan, Dinkes Karawang terus memperkuat intervensi spesifik yang menyasar kelompok berisiko, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita.
Pada kelompok remaja putri, intervensi dilakukan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin satu kali dalam seminggu, dan setiap hari bagi yang mengalami anemia. Sementara ibu hamil diberikan Multiple Micronutrient Supplement (MMS) yang dikonsumsi setiap hari selama masa kehamilan.
“Khusus ibu hamil yang anemia, kita tambahkan Tablet Tambah Darah dan lakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya agar bisa ditangani secara tepat,” ujarnya.
Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang mengalami masalah gizi. Namun, Dinkes mengakui cakupan program tersebut masih terbatas.
“Kami khawatir masih ada yang belum ter-cover, sehingga kami berupaya mencari dukungan CSR. Harapannya dunia usaha juga bisa ikut andil dalam penanganan stunting,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penanganan stunting dilakukan secara kolaboratif bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta melibatkan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.
“Dengan intervensi yang terus diperkuat dan kolaborasi semua pihak, kami berharap risiko stunting ini bisa ditekan dan tren penurunan dapat terus berlanjut,” tandasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
