KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang mulai menerapkan skema kerja kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) sebagai upaya efisiensi tanpa mengurangi produktivitas kinerja pegawai dan pelayanan.
Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah menjelaskan, dari total 88 pegawai, Disdikbud mengatur sebanyak 71 orang menjalankan WFH dan 17 lainnya WFO. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Jumat (10/4/2026) dan akan diterapkan setiap hari Jumat.
Menurut Wawan, kebijakan tersebut mampu memangkas anggaran penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20 persen. Selain itu, pengaturan kerja juga dilakukan dengan membagi pegawai ke dalam dua lokasi utama sebagai langkah efisiensi energi.
Para pejabat struktural seperti kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, dan kasubbag ditempatkan di Aula 1, sementara staf menempati ruang bagian umum dan kepegawaian.
Dalam pelaksanaan WFH pertama, jumlah pegawai yang hadir di kantor (WFO) mencapai sekitar 30 pegawai bekerja dari kantor, sementara lebih dari 50 lainnya menjalankan tugas secara WFH.
“Yang sudah kami atur sebenarnya yang WFO itu sekitar 17 orang, tapi karena ada kebutuhan pelayanan, jumlah yang hadir justru hampir dua kali lipat,” ujar Wawan, Jumat (10/4/2026).
Meski demikian, ia memastikan sistem kerja ini tetap berjalan dengan baik. Disdikbud juga menggelar rapat daring (Zoom Meeting) sebanyak tiga kali sehari, yakni pukul 07.45 WIB, 13.00 WIB, dan 15.45 WIB, baik bagi pegawai yang WFO maupun WFH.
“Ini kan proses, semua harus ada permulaan. Walaupun ada yang di rumah dan di kantor, kita harapkan output dan kinerja tidak menurun,” tegasnya.
Di sela-sela pelaksanaan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Jajang Jaenudin juga sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Disdikbud.
“Tadi Kepala BKPSDM juga sempat melakukan sidak ke sini. Beliau melihat seluruh ruangan sampai ke bagian belakang, dan alhamdulillah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan,” tutur Wawan.
Sementara itu, untuk ASN sektor pendidikan di tingkat sekolah maupun koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan (korwilcambidik), tidak diberlakukan sistem WFH. Seluruhnya tetap bekerja secara langsung di lapangan sesuai pengaturan dari bagian umum dan kepegawaian.
Di sisi lain, penerapan WFH dinilai memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran, salah satunya melalui penghematan biaya BBM yang mencapai sekitar 20 persen.
“Memang tetap ada tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dari sisi pelayanan. Tapi secara umum berjalan baik dan cukup membantu efisiensi,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
