Skema Hemat Energi Sasar Libur Sekolah tapi Batal? DPR: Masih Banyak Sektor Lain yang Bisa Dipangkas

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Komisi X DPR RI memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, terutama yang bersifat reaktif. Peringatan ini muncul setelah pemerintah membatalkan rencana pemberlakuan sekolah daring sebagai strategi penghematan energi nasional yang semula dijadwalkan mulai April 2026.

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, mengapresiasi pembatalan tersebut namun memberikan catatan keras. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan menyangkut masa depan bangsa, sehingga tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan yang terburu-buru.

"Hemat energi itu penting, tapi pendidikan tidak boleh dikorbankan. Pemerintah jangan tergesa-gesa. Yang harus diperkuat justru sistem, kurikulum, dan kualitas pengajar, bukan malah memangkas interaksi tatap muka demi efisiensi," ujar Amure, Jumat (27/3/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi fondasi utama untuk membangun karakter dan sosial siswa. Menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif mencari celah penghematan di sektor lain tanpa menyentuh proses belajar mengajar.

Amure juga mendorong agar setiap kebijakan pendidikan di masa depan melibatkan pemangku kepentingan secara luas—mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi—agar keputusan yang diambil berbasis kajian matang dan berorientasi jangka panjang.

"Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang diambil secara prematur. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan," pungkasnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta