KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memuji langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh dalam menyelesaikan pembebasan lahan proyek penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat.
Dengan tuntasnya pembebasan lahan, proyek pengendalian banjir yang sudah lama ditunggu masyarakat itu kini siap dimulai.
Kepastian dimulainya proyek tersebut disampaikan Dedi usai memimpin Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS serta Areal Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol di Kantor Pemda Karawang, Kamis (13/11/2025).
"Hari ini akses jalan dari (Perumahan) Resinda sudah bisa dilalui, mesin akan segera dipasang. Pembebasan tanah oleh Pemkab sudah selesai, jadi pekerjaan bisa segera dimulai,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan, proyek penataan DAS Karangligar merupakan bagian penting dari upaya menekan potensi banjir tahunan di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, salah satu titik genangan terparah di wilayah barat Karawang.
"Tidak ada problem. Pekerjaan sudah bisa dimulai, tinggal kontraktor jalan, karena ini pekerjaan PUPR pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan seluruh proses administrasi dan teknis pembebasan lahan telah rampung. Pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dijadwalkan dilakukan pada Senin (17/11/2025) mendatang.
"Dari dulu saya selalu bilang, masalah Karawang itu cuma satu, banjir. Bisa dibilang tahunan, bahkan bisa lima sampai enam kali setahun. Untuk pembebasan lahan sudah kita siapkan,” kata Aep.
Bupati Aep menyebut, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk pembebasan lahan seluas 1,5 hektare yang akan digunakan sebagai lokasi kolam retensi dan pompa air.
Nilai ganti rugi disesuaikan dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni antara Rp280 ribu hingga Rp500 ribu per meter persegi.
"Alhamdulillah, masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk kepentingan bersama. Kami hanya mengambil sesuai kebutuhan. Senin tinggal bayar, dan setelah itu pekerjaan bisa langsung dimulai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian lahan proyek merupakan aset Perum Jasa Tirta (PJT) II sehingga Pemkab berhati-hati dalam memastikan status kepemilikan agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Ada sebagian tanah milik PJT II, jadi kami harus hati-hati. Tapi secara umum tidak ada kendala berarti,” jelasnya.
Tahun ini, pembangunan akan difokuskan pada pemasangan dua pompa air dan dinding penahan banjir (sheet pile).
"Pokoknya tahun ini saya harus menyelesaikan dua pompa, kiri dan kanan. Setelah itu akan dipasang sheet pile sesuai desain, apakah delapan atau sepuluh meter lebarnya,” tutur Aep.
Sebelumnya, Bupati Aep bersama Kepala BBWS Citarum Dian Al-Ma’ruf dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa telah meninjau langsung titik sumber banjir di Sungai Cibeet dan Cidawolong pada 6 Desember 2024.
Proyek penataan DAS Karangligar akan dilaksanakan oleh BBWS Citarum dengan estimasi anggaran mencapai Rp80–100 miliar.
Kepala BBWS Citarum, Dian Al-Ma’ruf, menyebut pembangunan pintu air dan kolam retensi tersebut bertujuan mengatur aliran air dari Sungai Cibeet dan Cidawolong agar tidak meluap ke permukiman warga.
"Banjir di Karangligar terjadi karena air dari Cibeet tertahan saat debit Citarum tinggi. Nantinya kami akan menormalisasi sungai, membangun pintu air, dan kolam retensi untuk mengatur aliran air,” ujar Dian.
Jika proyek rampung, luas genangan air yang semula mencapai 135 hektare diperkirakan bisa ditekan menjadi hanya 17 hingga 40 hektare.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
