KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai langkah strategis dalam mempercepat proses pensertipikatan tanah milik daerah serta menangani berbagai sengketa dan konflik pertanahan yang berkaitan dengan aset pemerintah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Senin (27/10/2025).
Dalam keterangannya, Aep menegaskan bahwa aset daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah bidang tanah milik Pemkab yang belum memiliki sertipikat sah secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen mewujudkan sinkronisasi data dan legalisasi aset tanah secara tertib, aman, dan terlindungi hukum,” ujar Aep.
Ia menambahkan, penandatanganan MoU dengan BPN ini bukan hanya sebagai upaya administratif, tetapi juga langkah preventif dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan di lingkungan pemerintah daerah.
“Karena aset yang terkelola dengan baik bukan hanya soal administrasi, tapi juga pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik,” lanjutnya.
Aep berharap sinergi antara Pemkab Karawang dan BPN ini dapat memperkuat tata kelola aset daerah serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh lahan milik pemerintah.
"Dengan demikian, pengelolaan aset dapat lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Karawang," tukasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
