KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Polemik PT FCC Indonesia kembali menuai sorotan publik. Kali ini giliran Ketua Peradi Karawang sekaligus pemerhati kebijakan publik, Asep Agustian yang mempertanyakan maksud pertemuan manajemen PT FCC bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Karawang dan seorang kepala desa dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Asep yang akrab disapa Askun menilai langkah tersebut seakan mengabaikan kewenangan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
"Apakah dengan bertemu Dedi Mulyadi (KDM) masalah ini langsung selesai? Ini persoalan Karawang, bukan Jawa Barat. Lalu Bupati-nya dianggap apa? Seolah Karawang tidak punya kepala daerah,” ujar Askun, Minggu (27/7/2025).
Menurut Askun, kegaduhan bermula dari pernyataan manajer HRD PT FCC yang dinilai melecehkan warga Karawang dengan menyebut tenaga kerja lokal sulit diajari dan tidak cakap bekerja. Ucapan itu pun sontak membuat publik marah.
"Saya apresiasi LBH Karawang yang membawa kasus ini ke ranah hukum. Tapi saya pertanyakan, apakah General Manager (GM) PT FCC berani memberi sanksi ke manajernya? Ini bukan masalah pribadi, tapi sudah gaduh satu kabupaten,” tegasnya.
Askun juga menyindir kehadiran Kadisnaker Karawang, Rosmalia Dewi dalam pertemuan dengan KDM yang dinilai mencoreng kewibawaan kepala daerah.
"Ini seolah-olah melempar masalah ke wajah Bupati. Kalau semua lari ke KDM, itu melecehkan kewenangan Bupati sebagai kepala daerah,” katanya.
Askun juga menyinggung Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang tenaga kerja lokal yang mengatur komposisi 60 persen tenaga kerja dari Karawang. Ia meragukan Disnakertrans Karawang memiliki data valid tentang penerapan aturan tersebut.
"Kalau memang benar tiap perusahaan patuh pada aturan 60:40, saya angkat jempol. Tapi kenyataannya? Data real-nya mana? Ini pertanyaan publik,” tegasnya.
Ia pun meminta agar Gubernur KDM menghormati kewenangan kepala daerah.
“Kalau memang ingin membantu, tinggal telepon Bupati. Sampaikan ada masalah, bantu cari solusi. Jangan malah dipamerkan di media sosial dengan gaya ‘haha-hehe’ seolah-olah menyelesaikan, tapi faktanya tidak selesai juga,”katanya.
Askun menyimpulkan bahwa dua penyebab kegaduhan di Karawang adalah PT FCC dan Disnakertrans Karawang.
"Sekali lagi saya minta Bupati tidak memindahkan Kadisnakertrans. Itu ‘prestasinya’ yang bikin gaduh. Di Karawang ada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sekda itu matahari bagi PNS, Bupati matahari bagi masyarakat. Jadi biarkan Kadisnakertrans tetap di posisinya, biar publik tahu hasil kerjanya,” tandasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait