KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Gedung DPRD Karawang pada Jumat, (21/3/2025).
Aksi ini dipicu akan kekhawatiran mahasiswa terhadap potensi kembalinya dwifungsi TNI, yang dianggap sebagai ancaman terhadap sistem demokrasi. Mereka menolak keterlibatan TNI dalam jabatan sipil di pemerintahan.
Koordinator aksi, Ahmad Gani, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya terkait RUU TNI, tetapi juga menyoroti berbagai isu nasional lainnya, seperti maraknya kasus korupsi dan dugaan kriminalisasi terhadap massa aksi di Jakarta.
“Ada beberapa isu yang kami soroti. Pertama, RUU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Kedua, skandal mega korupsi yang melibatkan BUMN. Korupsi adalah musuh negara di mana pun. Ketiga, kami meminta pemerintah memperhatikan perlakuan terhadap demonstran di Jakarta yang diduga mengalami kriminalisasi,” ujar Gani dalam orasinya.
Salah satu peserta aksi, Iqbal, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah dan DPR yang dianggap tidak lagi berpihak kepada rakyat.
“Setiap menjelang pemilu, para calon legislatif datang meminta suara rakyat, tapi setelah terpilih, mereka lebih mengutamakan kepentingan oligarki dibanding aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik kebijakan yang membuka peluang bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil. “Sistem kepemimpinan TNI bersifat instruksional, berbeda dengan kepemimpinan sipil yang demokratis. Jika TNI masuk ke pemerintahan sipil, maka itu akan melukai demokrasi Indonesia,” tambahnya.
Aksi massa ini berlangsung dengan ketegangan setelah demonstran merobohkan dua pagar kantor Pemda Karawang Mereka akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, yang mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdialog di dalam gedung Paripurna DPRD Karawang.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
