Namun, Eryanto mengajukan kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang akhirnya memenangkan pihak Eryanto.
“Kami memiliki Akta Jual Beli (AJB), membayar pajak setiap tahun, dan membeli lahan ini dengan usaha kami sendiri. Kami bukan perampas tanah! Kami hanya ingin keadilan,” tegas HS, Rabu (12/2/2025).
Ia juga meminta bantuan dari Presiden RI, Gubernur Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil.
Kuasa hukum warga, Irman Jupari, menjelaskan bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2002, ketika sekitar 54 Kepala Keluarga (KK) membeli tanah kapling melalui kantor pemasaran.
"Ada yang membeli secara tunai, ada pula yang mengangsur selama tiga tahun. Setelah pembayaran lunas, warga dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh notaris Enjang (alm) dan notaris Tafeldi sebagai bukti kepemilikan," ucap Irman, Rabu,(12/2/2025).
Pada awalnya, pihak notaris dan pengelola menjanjikan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun janji tersebut tidak pernah terealisasi.
"Warga tetap tenang karena mereka yakin membeli dengan itikad baik dan di tempat yang sah,” kata Irman.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
