JAKARTA, iNewsKarawang.id-Ekosistem halal di Indonesia harus menjadi panglima ekonomi dunia. Guna mencapai hal itu, pemerintah dinilai perlu mengambil berbagai inisiatif.
Demikian dikatakan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj saat rapat kerja LPOI dan FGD masa depan investasi, industri, dan ekosistem halal di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
1. Negara Perlu Rombak dan Revisi Regulasi
Misalmya, Said Aqil memandang bahwa penyelenggara negara perlu merombak dan merevisi regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan investasi, industri dan ekosistem halal.
Lalu, menolak monopoli pengelolaan sertifikasi halal, termasuk menolak monopoli fatwa halal atau penetapan kehalalan produk yang dilakukan organisasi tertentu.
“Mendesak penyelenggara negara untuk segera mencabut kewenangan monopoli fatwa halal atau monopoli penetapan kehalalan produk,” ujar Said Aqil.
2. Perlu Dilakukan Judicial Review
Untuk maksud tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan judicial review terhadap Undang Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
“Dan sangat diperlukan produk kebijakan khusus untuk menghapus praktek praktek monopoli dalam penyelenggaran system jaminan produk halal,” paparnya.
3. Catat Penyelenggara Produk Halal
Tak hanya itu, Said mencatat penyelenggara jaminan produk halal agar melakukan rekonstruksi sistem sertifikasi halal yang terkesan lambat, manual, mahal dan konvensional.
"Pendekatan online dan offline melalui optimalisasi ekosistem digital dan optimalisasi sumber daya manusia yang melimpah seharusnya dapat mempercepat proses dengan tahapan registrasi secara online dan verifikasi serta rekognisi secara offline,” beber dia.
LPOI juga memandang penyelenggara jaminan produk halal untuk melaksanakan akreditasi ulang dan membuka ruang luasnya bagi pengembangan lembaga pemeriksa halal luar negeri.
Editor : Boby
Artikel Terkait
