BADUNG,iNewsKarawang.id-Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai Jokowi tak perlu jadi pemimpin partai politik tertentu termasuk Golkar.
Hal itu disampaikan Doli saat menanggapi rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung dan jadi ketua umum Partai Golkar.
Doli mengungkapkan, Jokowi seharusnya menjadi pimpinan tertinggi semua partai di Indonesia termasuk Golkar setidaknya sampai akhir jabatannya pada 20 Oktober 2024, karena ia adalah Bapak Bangsa.
“Sebaiknya pak Jokowi itu berada di atas semua golongan, di atas semua partai politik, karena pak Jokowi itukan Bapak Bangsa,” kata Doli di sela Silaturahmi Partai Golkar Se-Indonesia di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 15 Maret 2024.
Menurut Doli, ide Jokowi akan jadi Ketum Golkar muncul dari pembicaraan tindak lanjut ketua-ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung sekaligus mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ketua-ketua umum di koalisi pernah bicara ringan gitu, bagaimana kerja sama politik yang selama ini sudah terjadi di pilpres dengan Koalisi Indonesia Maju itu dirawat terus, bila perlu dipermanenkan. Jadi kerja sama politik yang permanen selama lima tahun,” ujar Doli.
Alasan Koalisi Indonesia Maju harus dipermanenkan, menurut Doli, untuk mengawal program-program Prabowo-Gibran sampai tuntas.
“Kalau dilihat dari program visi, misi pak Prabowo dengan mas Gibran ini banyak program-program besar yang membutuhkan energi besar untuk dilaksanakan selama 5 tahun ini,” kata Doli.
Sementara itu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical mengatakan bahwa Jokowi dan putranya yang juga cawapres Gibran Rakabuming Raka bisa saja bergabung dengan Golkar bahkan jadi ketua umum.
"Kalau pak Jokowi masuk ya boleh saja, kita kan (menerima) dengan senang hati karena beliaukan tokoh masyarakat, sebagai Presiden selama 10 tahun saya kira wajar kalau kita senag hati,” kata Ical di sela Silaturahmi Partai Golkar Se-Indonesia di Nusa Dua, Bali.
Menurut Ical, syarat untuk jadi ketua umum Golkar harus jadi pengurus selama 5 tahun sesuai aturan internal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. Namun ada cara lain bisa dilakukan tanpa harus menjadi pengurus selama 5 tahun yakni mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Golkar yang mengatur tentang jabatan ketua umum.
Pengubah AD/ART Golkar bisa dilakukan melalui Musyawarah Besar dan desetujui oleh semua pimpinan Golkar di tingkat pusat maupun seluruh daerah di Indonesia.
“Mungkin saja kalau (pimpinan daerah) mau. Kalau seluruh daerah mau ya mungkin saja,” ujar Ical.
Editor : Boby
Artikel Terkait
